Gelar Pahlawan Soeharto Prematur, Putri Gus Dur: Klarifikasi Rekam Jejak Masa Lalu, Rekonsiliasi

Ia mengapresiasi visi ayahnya, Gus Dur, yang selalu menyatakan bahwa pemakluman atau 'memaafkan' Pak Soeharto harus melalui proses rekonsiliasi, Kebenaran dan Rekonsiliasi itu.

Alissa mencontohkan model yang diterapkan Nelson Mandela pasca-apartheid di Afrika Selatan sebagai patokan ideal. 

Dalam model itu, pihak yang diduga melakukan pelanggaran HAM harus menjalani proses pengadilan.

"Setelah kemudian dibuktikan dan mengakui—jadi, kebenarannya itu sudah muncul—maka semua keluarga korban juga diminta untuk memaafkan. Itu membuat kemudian integrasinya, jadi masa fase sejarah itu selesai," papar Alissa.

Menurutnya, proses klarifikasi seperti itu sangat penting agar korban tidak merasa dikhianati dan pengorbanan mereka dihargai. 

Dengan mengakui status mereka sebagai korban, keluarga korban diberikan ruang yang bermartabat untuk menutup bab kelam tersebut sebelum bangsa melangkah maju secara progresif.

Baca juga: Eks Pegawai KPK Kecam Keras Gelar Pahlawan Nasional Soeharto: Cederai Semangat Anti-Korupsi

Baca juga: Mencekam! Duel Celurit Geng Motor di Jambi Viral, Satu Korban Terluka, Polisi Bertindak Cepat

"Yang korban tidak merasa dikhianati dan dihargai pengorbanannya; keluarga korban itu dihargai bahwa mereka menjadi korban, tetapi juga pada saat yang sama, mereka kemudian bisa menutup bab itu, kemudian maju ke langkah yang lebih progresif menuju kemajuan negaranya," imbuhnya.

Prioritas: Klarifikasi Rekam Jejak Sebelum Gelar

Dengan kondisi sejarah yang masih menyisakan perdebatan dan luka, Alissa Wahid menegaskan bahwa prioritas pertama yang harus dilakukan negara bukanlah terburu-buru memberikan gelar kehormatan.

Sebaliknya, klarifikasi dan penyelesaian masa lalu melalui proses yang adil bagi semua pihak, terutama para korban, adalah langkah awal yang mutlak.

"Jadi, itu dulu yang harus diklarifikasi, justru," pungkas Alissa Wahid, seolah menuntut pertanggungjawaban sejarah sebelum rekonsiliasi politik dapat terlaksana.

Berikut petikan wawancara khusus dengan Aktivis kemanusiaan dan Direktur Nasional Jaringan Gusdurian sekaligus putri sulung Presiden keempat RI Gus Dur, Alissa Qotrunnada Wahid bersama Tribunnews;

Mungkin Anda pasti juga menyuarakan hal ini, karena di pemberian Gelar Pahlawan Nasional tahun ini mendapat sorotan, karena ada sejumlah penolakan dari kelompok masyarakat terkait dengan pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden Kedua Republik Indonesia, Soeharto.

Bagaimana orang dihargai menjadi pahlawan, itu karena integritas moral. Karena apa namanya kesediaan untuk mengorbankan dirinya untuk memperjuangkan integritas moral tersebut.

Lalu bagaimana perjuangan tersebut itu adalah untuk rakyat banyak. Nah, dan sebetulnya ini ada dalam undang-undang juga terkait dengan pemberian gelar pahlawan nasional ini menurut kami ada banyak PR terkait dengan Presiden Soeharto.