Ultimatum KKB Papua ke Presiden Prabowo-Panglima TNI: Stop Warga Jadi Intel, Serang Markas TPNPB-OPM

TRIBUNJAMBI.COM - Setelah mengklaim bertanggung jawab atas pembakaran sekolah dan Puskesmas di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) atau KKB Papua kini melancarkan ultimatum politik dan militer langsung kepada pucuk pimpinan di Jakarta.

Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, secara eksplisit meminta Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Dia meminta untuk menghentikan penggunaan warga sipil sebagai agen intelijen di zona konflik. Mereka menantang jika ada serangan balasan, maka aparat keamanan harus menyerang langsung markas TPNPB.

"Kami menegaskan kepada Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI Agus Subiyanto... jika melakukan serangan balasan, silakan langsung ke markas TPNPB. Hentikan penggunaan warga sipil sebagai agen intelijen di medan perang," ujar Sebby Sambom dalam siaran pers, Sabtu (27/9/2025).

Pernyataan ini muncul menyusul klaim TPNPB-OPM yang mengakui aksi pembakaran fasilitas umum di Kiwirok.

Kelompok tersebut berdalih fasilitas seperti sekolah dan Puskesmas dibakar karena telah dialihfungsikan menjadi "markas aparat keamanan".

Klaim tanggung jawab TPNPB-OPM atas insiden Kiwirok didasarkan pada laporan yang diterima dari Panglima Kodap XV Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Alipky Taplo.

Selain pembakaran, Sebby Sambom juga mengklaim pasukannya telah berhasil mengepung Pos Militer Indonesia di Kiwirok dan menegaskan markas tersebut berada di bawah kendali TPNPB Kodap XV Ngalum Kupel.

Baca juga: Sekolah dan Puskesmas Kiwirok Jadi Abu: KKB Papua Klaim Bakar Markas Aparat

Baca juga: Siapa Sebenarnya Agus Suparmanto? Eks Mendag Jokowi yang Terpilih Aklamasi Jadi Ketum PPP

Baca juga: Teror Misterius Bayangi Keluarga Diplomat Arya Daru: Bunga Mawar Garis di Pusara

Ia bahkan mengklaim telah menembak lima aparat keamanan sebelum pembakaran fasilitas dilakukan.

"Dari aksi tersebut, TPNPB OPM siap bertanggung jawab dan pertempuran akan terus berlanjut demi merebut kembali kemerdekaan bangsa Papua,” tambahnya, menyiratkan bahwa insiden Kiwirok hanyalah bagian dari perjuangan yang lebih besar.

Menuntut Kejelasan dan Menolak Serangan Sipil

Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB menekankan bahwa mereka tidak ingin serangan balasan dari pemerintah menyasar masyarakat sipil.

Pernyataan ini secara tidak langsung menuding adanya pola serangan balasan yang kerap merugikan warga sipil di Papua, sebuah isu sensitif dalam konflik berkepanjangan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana Negara maupun aparat keamanan terkait klaim TPNPB-OPM.

Baik mengenai status fasilitas yang dibakar, klaim penembakan aparat, maupun ultimatum untuk tidak melibatkan warga sipil sebagai intelijen.