Publik Desak PDIP Tindak Tegas Deddy Sitorus soal Ucapan ‘Rakyat Jelata’

TRIBUNJAMBI.COM – Sejumlah anggota DPR RI dinonaktifkan oleh partai masing-masing usai dinilai arogan atau melontarkan pernyataan tidak empati terhadap masyarakat.

Hingga Minggu (31/8/2025), tercatat lima anggota DPR RI resmi dinonaktifkan.

Setelah itu, sorotan publik bergeser ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Salah satu kadernya, Deddy Sitorus, kembali menuai kontroversi usai potongan pernyataannya di acara Kontroversi Metro TV pada Desember 2024 viral di Agustus 2025.

Dalam acara itu, Deddy menanggapi pertanyaan pembawa acara Zilvia Iskandar terkait ketimpangan antara tunjangan rumah DPR Rp50 juta per bulan dengan iuran Tapera yang dibebankan kepada pekerja berpenghasilan UMR.

Deddy menyebut perbandingan itu “sesat logika” dan menggunakan istilah “rakyat jelata” untuk menggambarkan masyarakat berpenghasilan rendah. 

Diksi tersebut dinilai merendahkan dan mencerminkan sikap elitis, sehingga memicu kemarahan publik.

Deddy kini menjabat Anggota Komisi II DPR RI (2024–2029) dari Fraksi PDIP, dengan daerah pemilihan Kalimantan Utara. Ia juga tercatat sebagai Ketua DPP PDIP.

Desakan Publik ke PDIP

Publik mendesak PDIP menindak Deddy, setidaknya dengan langkah serupa partai lain yang telah menonaktifkan anggotanya.

Di platform X (dulu Twitter), banyak warganet menilai PDIP masih melindungi Deddy Sitorus. 

Hal ini dinilai bertolak belakang dengan citra PDIP yang dekat dengan rakyat kecil alias wong cilik.

Salah satu desakan keras datang dari aktivis diaspora, Salsa Erwina Hutagalung. Dalam unggahan di akun Instagram @salsaer, ia menantang PDIP bersikap tegas.

“Beberapa anggota partai lain sudah dinonaktifkan karena bersikap arogan. Tapi bagaimana dengan anggota kalian yang pernah menghina rakyat, terutama juara dunia manusia paling arogan sedunia yang tidak mau disamakan dengan rakyat jelata?” ujar Salsa.

Ia menekankan agar PDIP tidak sekadar menonaktifkan Deddy, melainkan memberikan sanksi lebih tegas.