Baca tanpa iklan
TRIUNJAMBI.COM – Anggapan pengibaran bendera One Piece yang tengah ramai jelang HUT RI ke-80 sebagai tindakan makar dinilai terlalu berlebihan.
Penilaian itu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira.
Andreas dengan tegas tidak setuju dengan anggapan tersebut.
Menurutnya, tindakan tersebut lebih merupakan bentuk ekspresi masyarakat terhadap kondisi sosial-politik saat ini.
"Terlalu berlebih-lebihan kalau menganggap bendera one piece sebagai tindakan makar," kata Andreas kepada Tribunnews.com, Minggu (3/8/2025).
Fenomena pengibaran bendera bergambar tengkorak dengan topi jerami khas karakter Monkey D. Luffy dari manga dan anime One Piece belakangan marak dilakukan dan viral di sosial media.
Fenomena itu terutama oleh sopir truk dan komunitas penggemar.
Mereka mengibarkannya di sejumlah titik sebagai bagian dari ekspresi menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.
Baca juga: Fenomena Pengibaran Bendera One Piece, Simbol Kekecewaan dan Perlawanan Rakyat
Baca juga: KEJAMNYA Ibu Mertua, Maki-maki Menantu Lagi Melahirkan: Biar Kamu Mati, Lahirkan Dulu Anak Itu
Baca juga: DIKIRA MAINAN: Bocah 2 Tahun Gigit Kepala Ular Kobra Hingga Putus
Andreas menilai, alih-alih ditanggapi secara represif, pemerintah semestinya melihat fenomena ini sebagai bentuk kritik simbolik dari masyarakat.
"Ini lebih pada bentuk ekspresi sebagian publik yang mengenal komik one piece untuk menunjukan adanya hal yang kurang beres dalam sistem kekuasaan," ujarnya.
Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini mengingatkan pemerintah untuk lebih bijak menyikapi fenomena tersebut.
"Pemerintah yang bijak tentu akan melihat ini sebagai wahana introspeksi," ungkap Andreas.
Dianggap Bentuk Makar
Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menilai bahwa pengibaran bendera bajak laut tersebut bisa mengarah pada tindakan subversif yang berbahaya.
Firman berpendapat, tindakan tersebut merupakan bentuk kemerosotan pemahaman terhadap ideologi negara sekaligus provokasi menjelang peringatan kemerdekaan.
"Oleh karena itu, bagian daripada makar mungkin malah itu. Nah, ini enggak boleh. Ini harus ditindak tegas," kata Firman di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Dalam jagat fiksi One Piece, Jolly Roger memang merupakan simbol perlawanan terhadap kekuasaan absolut dan penindasan.
Baca juga: LARANGAN Kibarkan Bendera One Piece Kini Datang dari Menteri HAM: Pelanggaran Hukum, Sebut Makar
Baca juga: PERINGATAN Bagi Pelaku Judol dan Terorisme: Bulog Pastikan Tak Dapat Bantuan Pangan dan Beras SPHP
Namun di Indonesia, bendera ini kini menjadi ikon yang diasosiasikan sebagian masyarakat dengan kritik terhadap kondisi pemerintahan.
Natalius Pigai: Pelanggaran Hukum, Makar
Polemik pengibaran bendera bajak laut fiktif One Piece menjelang HUT RI ke-80 semakin memanas.
Kali ini, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut bersuara tegas.
Dia menyatakan negara memiliki hak penuh untuk melarangnya.
Bahkan, Pigai tak segan menyebut pengibaran bendera One Piece yang disejajarkan dengan Merah Putih dalam peringatan proklamasi kemerdekaan sebagai bentuk makar.
Mantan Komisioner Komnas HAM ini menegaskan bahwa pelarangan bendera One Piece merupakan upaya krusial pemerintah dalam menjaga simbol-simbol nasional.
Menurutnya, tindakan tersebut bukan sekadar kenakalan, melainkan pelanggaran hukum yang bisa ditindak.
"Pelarangan pengibaran bendera tersebut adalah upaya penting menjaga simbol-simbol nasional sebagai wujud penghormatan terhadap negara," kata Natalius Pigai dalam keterangan di Jakarta, Minggu (3/8/2025).
Dasar Hukum Internasional dan Nasional
Pigai mengklaim bahwa larangan pemerintah ini memiliki dasar kuat, bahkan sesuai dengan aturan internasional mengenai hak-hak sipil dan politik individu, yakni Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).
Dengan demikian, Pigai meyakini kebijakan pemerintah melarang pengibaran bendera One Piece akan didukung oleh komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ia juga menyebutkan bahwa larangan ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang merupakan ratifikasi Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik di Indonesia.
"Saya berharap agar masyarakat memahami bahwa pelarangan ini adalah upaya menjaga kesatuan dan integritas bangsa dalam momentum bersejarah seperti perayaan Hari Kemerdekaan," kata Pigai.
Ia menambahkan, “Langkah ini menunjukkan bagaimana hukum nasional dan internasional saling bersinergi dalam menjaga stabilitas negara.”
Sebelumnya, ajakan mengibarkan bendera One Piece viral di media sosial, dan beberapa pihak menafsirkan fenomena ini sebagai kritik terhadap kondisi bangsa yang dinilai sedang merosot.
Namun, pernyataan Menteri HAM ini jelas menggarisbawahi bahwa pemerintah melihat masalah ini dengan kacamata serius, jauh melampaui sekadar ekspresi atau kritik.
Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News
Baca juga: Beredar Video Orang Rimba Jambi Keroyok Pemotor, Disebut Bermula dari Panen Sawit
Baca juga: Kesaksian Anggota Koperasi di Tebo, Penambang Emas Liar Beraksi Malam Hari
Baca juga: Wali Kota Jambi Dukung Presisi Merdeka Run 2025, Dorong Gaya Hidup Sehat dan Ekonomi Daerah
Baca juga: KEJAMNYA Ibu Mertua, Maki-maki Menantu Lagi Melahirkan: Biar Kamu Mati, Lahirkan Dulu Anak Itu