Potensi Penghasilan Sumur Minyak Rp2 Juta per Hari, Di Jambi ada 5.600 Sumur Minyak

"Nantinya, akan ada regulasi yang memungkinkan legalisasi melalui pembentukan badan usaha milik daerah, koperasi, serta UKM, yang akan mengelola perizinan di wilayah masing-masing sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh negara," lanjutnya.

Dia mengatakan langkah itu perlu dilakukan sebagai upaya peningkatan, khususnya yang berada di luar wilayah kerja KKKS.

"Dengan sumur-sumur tersebut dikelola oleh BMD/koperasi/UMKM lokal yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten dengan masa penanganan sementara selama empat tahun," ujarnya.

"Kami imbau pemerintah kabupaten-kota, SKK Migas, KKKS, dan/atau pihak terkait lainnya diharapkan dapat melakukan inventarisasi sumur minyak masyarakat yang ada di wilayah kerja administrasi masing-masing.

Data inventarisasi sumur minyak masyarakat tersebut selanjutnya diharapkan dapat disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi cq Dinas ESDM Provinsi Jambi paling lambat tanggal 14 Juli 2025," katanya.

Al Haris meminta pemda mempersiapkan BUMD/koperasi/UMKM yang akan diusulkan sebagai calon mitra KKKS serta memberikan penugasan kepada BUMD/koperasi/UMKM untuk melakukan inventarisasi sumur minyak masyarakat yang akan diusulkan .

"Selain itu akan ada penunjukan pengelola untuk sumur minyak di satu kabupaten/kota, dengan maksimal tiga pengelola yang terdiri dari BUMD, koperasi, UMKM," pungkasnya. 

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Awasi Keberadaan Orang Asing, Imigrasi Jambi Gelar Operasi Wira Waspada 2025 di 4 Wilayah

Baca juga: LENGKAP Kode Redeem ML Mobile Legends Terbaru Jumat 18 Juli 2025, Spesial Banjir Skin dan Diamond

Baca juga: Pasca Tabrak Lari Mobil DInas Bawaslu Jambi, Pemilik Showroom dan Pelaku Berdamai