GEROGI Ketua PBNU Dikecam Iqbal Damanik Tolak Tambang Nikel Raja Ampat, Masih Ngotot Beri Pembelaan

Iqbal lantas menanggapi pernyataan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol bahwa Pulau Gag menjadi pengecualian untuk kegiatan pertambangan.

Sebelumnya, Hanif mengatakan, Pulau Gag menjadi pengecualian karena dikelola oleh PT GN, salah satu dari 13 perusahaan yang mendapat izin khusus untuk menambang di kawasan hutan lindung melalui UU No. 19 Tahun 2004 yang menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2004.

Iqbal mengatakan, hal itu membuktikan tidak ada orkestrasi kepemimpinan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Ini kan sudah jelas kawasan lindung. Kalau kemudian sudah jelas kawasan lindung, Kementerian Kehutanan punya hak untuk menerbitkan apakah penggunaan pemanfaatan kawasan hutannya, persetujuan penggunaan kawasan hutannya boleh diberikan atau tidak," ucap Dia.

Menurut Iqbal, dalam konteks Raja Ampat, baik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup sama-sama memiliki peran.

"Safeguard-nya siapa? Safeguard-nya harusnya Lingkungan Hidup gitu, tapi lingkungan hidupnya bilang minor saja gitu ya. Ini yang harusnya Pak Menteri lihat mau sebesar apa dulu kerusakan baru bertindak gitu kan. Lebih baik mencegah daripada mengobati kan gitu," tuturnya.