Mahfud MD Singgung Kejanggalan KPK Soal Penangkapan Immanuel Ebenezer: Tidak Sesusai Defenisi Hukum

TRIBUNJAMBI.COM - Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sontak menggegerkan publik.

Namun dibalik kehebohan OTT Immanuel Ebenezer, muncul pertanyaan besar mengenai keabsahan proses hukum dan kemungkinan skandal yang lebih dalam.

Mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum, Mahfud MD menyoroti kejanggalan dalam penangkapan Noel.

Menurut Mahfud MD, OTT yang dilakukan KPK tidak sesuai dengan definisi hukum karena peristiwa pemerasan terjadi sejak Desember 2024, sementara penangkapan baru dilakukan pada Agustus 2025.

"Itu bukan OTT, tapi konstruksi kasus," ungkap Mahfud MD.

Ya, Noel diduga menerima aliran dana sebesar Rp3 miliar dan sebuah motor Ducati sebagai bagian dari praktik pemerasan dalam penerbitan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Baca juga: Mengerikan Rencana Awal Dwi Hartono Orang Kaya di Rimbo Bujang Tebo Bunuh dan Culik Kacab Bank BUMN

Baca juga: Alasan Bripda MA Lempar Helm ke Pelajar SMK hingga Koma dan Kepala Pecah, Akui Reflek Saat Razia

Baca juga: Penyebab Dwi Hartono Orang Kaya di Rimbo Bujang Tebo Bunuh Kacab Bank BUMN, Pinjam Rp13 M Ditolak

Modusnya, para tersangka mengenakan tarif hingga Rp6 juta kepada pekerja dan perusahaan, jauh di atas tarif resmi Rp275.000.

Jika tidak membayar, permohonan sertifikasi dipersulit atau tidak diproses.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa praktik ini telah berlangsung sejak 2019 dan total aliran dana mencapai Rp81 miliar.

Noel, menurut Setyo, mengetahui praktik tersebut namun memilih membiarkan dan bahkan meminta bagian.

Mahfud MD juga mengungkapkan bahwa dirinya mendapat bocoran bahwa KPK tengah mempertimbangkan untuk memperluas kasus ini ke ranah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Ia mempertanyakan asal-usul barang bukti berupa mobil dan motor yang ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah.

"Mungkin itu pencucian uang, bukan hanya bicara Rp3 miliar," ujar Mahfud MD.

Lebih lanjut, Mahfud menyoroti struktur kasus yang melibatkan berbagai level pejabat, mulai dari Wakil Menteri, Direktur, hingga sub koordinator.

Menurutnya, pola ini mengarah pada pencucian uang yang terstruktur dan berjenjang.