Blunder Syarif Fasha Sindir Al Haris, HBA hingga H Bakri Serang Balik: Jaga Marwah Daerah di DPR!

TRIBUNJAMBI.COM - Sosok Anggota DPR RI Dapil Jambi, Syarif Fasha belakangan jadi sorotan usai menyingungg kinerja Gubernur Jambi, AL Haris yang tak profesional.

Bahkan Syarif Fasha sampai menyebut jika lebih baik DPRD Provinsi Jambi yang jadi Gubernur Jambi ketimbang yang ada saat ini.

Kisruh ini ketika pasca kunjungan Wakil Menteri ESDM ke Jambi belum lama ini.

Rupanya Syarif Fasha keasl karena kedatangan Menteri ESDM, Yuliot Tanjung tak diberitahukan oleh Al Haris kepadanya.

Dinilai Syarif Fasha mengkritik terlalu tajam ke Al Haris, politisi senior, Hasan Basri Agus atau HBA dan H Bakrie pun pasang badan.

Politisi seionar Partai Amanat Nasional (PAN) H Bakri yang sudah tiga kali duduk di Senayan menilai pernyataan Syarif Fasha sangat berlebihan.

Baca juga: Mantan Wali Kota Sungai Penuh Jambi Penuhi Panggilan Pengadilan Usai Diancam Dijemput Paksa

Baca juga: Duka Berlapis, Mobil Pengiring Jenazah Warga Jambi Hilang di Jurang

Baca juga: Majelis Hakim PN Jambi Tolak Eksepsi Terdakwa Helen dalam Perkara Narkotika

"Saya pikir yang disampaikan Fasha itu berlebihan. Saya sudah tiga periode di DPR RI, dari masa Gubernur HBA, Zumi Zola, sampai Al Haris,"

"Semua tergantung bagaimana hubungan kita dengan kementerian dan pemerintah daerah. Kalau komunikasinya bagus, pasti kita dikabari," tegas Bakri.

Dia mengingatkan bukan kewajiban gubernur untuk mengetahui setiap agenda kementerian, terutama jika tidak ada pemberitahuan resmi.

Bahkan menurutnya, seorang Anggota DPR RI justru harus aktif menjalin komunikasi baik ke kementerian maupun ke kepala daerah.

"Jangan nunggu diundang, jangan nunggu mobil datang. Kalau bisa jalan kaki ya jalan kaki. Kita ini wakil rakyat, jangan pasif lalu menyalahkan daerah," tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Hasan Basri Agus (HBA), Anggota DPR RI yang juga mantan Gubernur Jambi.

Ia menekankan dalam kunjungan pejabat pusat ke daerah, tanggung jawab koordinasi justru ada pada kementerian atau pihak pengundang.

"Kalau itu agenda kementerian, ya, kementerian yang ngajak dan mengundang DPR RI. Bukan gubernur. Kalau dak dikabari, manalah gubernur tahu," ujar HBA.

Dia menilai polemik ini seharusnya tidak perlu terjadi jika semua pihak menjaga etika komunikasi dan tidak melempar persoalan internal ke ruang publik.