Rencana Korem di Lampung Jadi Kodam Setelah Efisiensi Anggaran, Berlanjutkah?

Donny pun mengingatkan bahwa Kementerian Keuangan telah memberikan penekanan terkait efisiensi anggaran.

Antara lain bahwa rupiah murni diprioritaskan untuk memenuhi layanan kepegawaian dan belanja operasional perkantoran. 

Selain itu, kegiatan yang bersifat layanan publik, termasuk biaya dan sumber nonrupiah murni. 

"Ketiga, tidak boleh ada kegiatan pembangunan baru, dan pembangunan yang belum selesai agar dilanjutkan pada tahun berikutnya," jelas Donny.

Donny merinci jenis belanja, unit organisasi, dan sumber dana yang terkena efisiensi. 

Dari jenis belanja, masing-masing belanja pegawai tidak dilakukan efisiensi, belanja barang sebesar Rp 10,94 triliun, dan belanja modal Rp 16,05 triliun.

"Efisiensi diambil dari belanja barang dan belanja modal," kata Donny. 

"Belanja pegawai tidak dikenakan efisiensi, dan anggaran tetap pada DIPA Kemenhan dan TNI, namun dengan status diblokir," imbuhnya.

Baca juga: Dampak Efisiensi Anggaran, Mobil Dinas KPU dan Bawaslu Tebo Ditarik

Dari sisi unit organisasi, anggaran Kemenhan yang terkena efisiensi sebesar Rp 8,43 triliun, Mabes TNI (Rp 3,68  triliun), TNI AD (Rp 5,16 triliun), TNI AL (Rp 6,07 triliun), dan TNI AU (Rp 3,63 triliun).

Sementara dari sisi sumber dana, rupiah murni sebesar Rp 20,34 triliun, pinjaman luar negeri (Rp 4,71 triliun), pinjaman dalam negeri (Rp 1,01 triliun), penerimaan negara bukan pajak (Rp 184,66 miliar), BLU (Rp 548,37 miliar), dan SBN Syariah Negara (Rp 193,29 miliar). (Tribunnews.com/Gita Irawan/Igman Ibrahim)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Nasib Peningkatan 5 Korem jadi Kodam usai Ada Efisiensi Anggaran, Begini Kata TNI AD, https://www.tribunnews.com/nasional/2025/02/16/nasib-peningkatan-5-korem-jadi-kodam-usai-ada-efisiensi-anggaran-begini-kata-tni-ad