Rencana Korem di Lampung Jadi Kodam Setelah Efisiensi Anggaran, Berlanjutkah?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Efisiensi anggaran pemerintah yang turut menyasar bidang militer menyisakan pertanyaan: bagaimana kelanjutan rencana Korem di Lampung naik status menjadi Kodam?

Komando Rayon Militer (Korem) di Lampung bernama Korem 043/Garuda Hitam (Gatam).

Korem 043/Gatam Lampung berada di bawah Komando Daerah militer (Kodam) II/Sriwijaya.

Sudah beberapa waktu terakhir muncul rencana TNI AD untuk menaikkan status Korem 043/Gatam Lampung menjadi Kodam.

Jika rencana tersebut lancar, maka Kodam hasil naik status tersebut akan membawahi Provinsi Lampung serta Provinsi Bengkulu.

Namun, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, apakah rencana peningkatan status Korem 043/Gatam Lampung menjadi Kodam itu akan berlanjut?

Baca juga: Tak Terpengaruh Efisiensi, Kemenag Pastikan Tunjangan Insentif Guru Bukan PNS Tetap Ada

Sebagai catatan, tak hanya Korem di Lampung yang masuk dalam rencana peningkatan status menjadi Kodam.

Ada empat Korem lainnya yang juga ada dalam program tersebut.

Empat Korem lainnya itu masing-masing di Papua Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, serta Riau dengan Kepulauan Riau.

Adalah Andina Thresia Narang, anggota Komisi I DPR RI, yang sempat mempertanyakan soal rencana peningkatan status Korem menjadi Kodam dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Andina mengajukan pertanyaan tersebut kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak.  

Andina Thresia Narang sendiri adalah anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Daerah Pemilihan) Kalimantan Tengah, di mana Korem di Kalimantan Tengah termasuk satu di antara lima Korem yang bakal naik status menjadi Kodam.

"Pada pertemuan terakhir kita dengan Pak Panglima (TNI) dan Pak KSAD, ada rencana lima Korem yang akan menjadi Kodam. Salah satunya di dapil saya, Kalimantan Tengah. Jadi, saya ingin menanyakan, dengan adanya efisiensi ini, apakah akan berpengaruh terhadap rencana lima Korem nanti menjadi Kodam di tahun 2025?" tanya Andina.

Baca juga: Efisiensi Anggaran Berdampak pada Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Jambi

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Marsdya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto memberikan jawaban dalam rapat tersebut.

Menurut Donny, TNI AD masih meneliti rencana tersebut. 

Donny tak menutup peluang TNI AD akan menunda rencana peningkatan status lima Korem menjadi Kodam.

Dengan catatan, apabila rencana tu memang tidak memungkinkan terlaksana pada tahun anggaran 2025, mengingat pemberlakuan efisiensi anggaran pemerintah.

"Terkait peningkatan Korem jadi Kodam, nanti akan diteliti oleh Angkatan Darat, apakah memungkinkan. Kalau tidak mungkin, mungkin harus ditunda," ujar Donny.

Sementara Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menyatakan, hingga kini, rencana peningkatan status lima Korem menjadi Kodam masih berlanjut.

Rencana itu, menurut Wahyu, menjadi satu di antara sejumlah prioritas TNI AD.

"Masih lanjut penyiapan-penyiapannya," kata Wahyu melalui sambungan telepon, Minggu (16/2/2025).

"Nanti apabila ada dinamika, perkembangan, tentu kami sampaikan. Tapi sampai dengan sekarang, itu masih terus berjalan," imbuhnya.

Wahyu menerangkan rencana peningkatan status lima Korem menjadi Kodam masuk dalam prioritas karena ada beberapa aspek strategis. 

Antara lain terkait gelar sistem pertahanan hingga pencapaian target swasembada pangan pemerintah.

Soal dampak efisiensi anggaran terhadap TNI AD, Wahyu mengungkapkan kebijakan itu tak bakal memengaruhi operasional yang berhubungan dengan pelaksanaan dan pencapaian tugas pokok TNI AD.

Selama ini, Wahyu melanjutkan, TNI AD mengalokasikan mayoritas anggarannya untuk operasional, latihan, pembinaan satuan, dan peningkatan kemampuan prajurit.

Pos lain seperti perjalanan dinas ke luar negeri, menurut dia, kalaupun ada tetapi nilainya tidak signifikan.

"Berkaitan dengan efisiensi anggaran, tentu sudah diatur pos-posnya, dan itu kan tidak akan menyentuh sisi operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan pencapaian tugas pokok," ujar Wahyu.

Baca juga: Efisiensi Anggaran, Stafsus Menhan, dan Sakitnya Perasaan Rakyat

Komisi I DPR RI telah menyetujui efisiensi anggaran Kemenhan dan TNI untuk tahun anggaran 2025.

Setelah dilakukan rekonstruksi oleh pemerintah, anggaran diblokir sementara senilai Rp 26,933 triliun.

Jumlah tersebut setara 16,24 persen dari pagu anggaran tahun anggaran 2025 yang sebesar Rp 166,263 triliun. 

Dengan demikian, pagu anggaran setelah dilakukan efisiensi turun menjadi Rp Rp 139,270 triliun. 

"Pimpinan rapat dan anggota Komisi I yang yg saya hormati. Efisiensi anggaran Kemenhan dan TNI sebesar Rp 26,993 triliun. Penyampaian ini merupakan informasi verbal yang sudah diikuti dengan dokumen resmi," kata Wamenhan Donny Ermawan Taufanto dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI, Kamis (13/2/2025).

Adapun pagu anggaran khusus TNI AD tahun anggaran 2025 sebelum efisiensi sebanyak Rp 57,15 triliun.

Setelah dilakukan efisiensi senilai Rp 5,16 triliun, jumlah pagu anggaran menjadi Rp 51,99 triliun.

Nasib Alutsista

Selain rencana peningkatan status Korem menjadi Kodim, bagaimana pula nasib pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI imbas efisiensi anggaran pemerintah, khususnya efisiensi anggaran Kemenhan-TNI Rp 26,99 triliun? 

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mempertanyakan hal tersebut dalam Rapat Kerja dengan Kemenhan dan TNI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Hasanuddin tidak ingin kebijakan efisiensi anggaran mengganggu program pengadaan alutsista.

"Kalau sampai mengganggu pengadaan alutsista, kemudian mengurangi binlat untuk kesiapan, mengurangi harwat untuk alutsista plus suku cadang, mungkin ini harus perhatian kita semua," kata Hasanuddin. 

Baca juga: Sektor Perhotelan Terdampak Efisiensi Anggaran Pemerintah, PHK Massal Akibat Okupansi Hotel Merosot

Hasanuddin tidak mempersoalkan apabila efisiensi anggaran di Kemenhan dan TNI terjadi pada pos belanja barang dan belanja modal. 

Namun, Hasanuddin mengkhawatirkan jika efisien anggaran malah berdampak pada alutsista.

"Kalau sampai ada alutsista yang tidak jadi, atau baru sebagian, binlatnya tidak dilanjutkan, atau harwatnya tidak full, dan suku cadangnya tidak terbeli, ya mungkin dimohonkan untuk bisa redisposisi agar itu tetap ada. Sehingga, kesiapan pasukan tetap terjaga," pesan Hasanuddin.

Lebih Prioritas dan Produktif

Wamenhan Marsdya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto meminta jajarannya untuk menyampaikan usulan kegiatan yang lebih prioritas dan produktif setelah efisiensi anggaran. 

Donny pun mengingatkan bahwa Kementerian Keuangan telah memberikan penekanan terkait efisiensi anggaran.

Antara lain bahwa rupiah murni diprioritaskan untuk memenuhi layanan kepegawaian dan belanja operasional perkantoran. 

Selain itu, kegiatan yang bersifat layanan publik, termasuk biaya dan sumber nonrupiah murni. 

"Ketiga, tidak boleh ada kegiatan pembangunan baru, dan pembangunan yang belum selesai agar dilanjutkan pada tahun berikutnya," jelas Donny.

Donny merinci jenis belanja, unit organisasi, dan sumber dana yang terkena efisiensi. 

Dari jenis belanja, masing-masing belanja pegawai tidak dilakukan efisiensi, belanja barang sebesar Rp 10,94 triliun, dan belanja modal Rp 16,05 triliun.

"Efisiensi diambil dari belanja barang dan belanja modal," kata Donny. 

"Belanja pegawai tidak dikenakan efisiensi, dan anggaran tetap pada DIPA Kemenhan dan TNI, namun dengan status diblokir," imbuhnya.

Baca juga: Dampak Efisiensi Anggaran, Mobil Dinas KPU dan Bawaslu Tebo Ditarik

Dari sisi unit organisasi, anggaran Kemenhan yang terkena efisiensi sebesar Rp 8,43 triliun, Mabes TNI (Rp 3,68  triliun), TNI AD (Rp 5,16 triliun), TNI AL (Rp 6,07 triliun), dan TNI AU (Rp 3,63 triliun).

Sementara dari sisi sumber dana, rupiah murni sebesar Rp 20,34 triliun, pinjaman luar negeri (Rp 4,71 triliun), pinjaman dalam negeri (Rp 1,01 triliun), penerimaan negara bukan pajak (Rp 184,66 miliar), BLU (Rp 548,37 miliar), dan SBN Syariah Negara (Rp 193,29 miliar). (Tribunnews.com/Gita Irawan/Igman Ibrahim)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Nasib Peningkatan 5 Korem jadi Kodam usai Ada Efisiensi Anggaran, Begini Kata TNI AD, https://www.tribunnews.com/nasional/2025/02/16/nasib-peningkatan-5-korem-jadi-kodam-usai-ada-efisiensi-anggaran-begini-kata-tni-ad