Pemangkasan Anggaran Pemerintah

Efisiensi Anggaran, Stafsus Menhan, dan Sakitnya Perasaan Rakyat

Pengangkatan staf khusus menteri pertahanan di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah belum lama ini telah menyakiti perasaan rakyat.

Editor: Yoso Muliawan
Instagram/@dc.kemhan
Instagram/@dc.kemhan STAF KHUSUS MENHAN - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin melantik Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo (Deddy Corbuzier) sebagai satu di antara lima Staf Khusus (Stafsus), Selasa (11/2/2025). Pelantikan Stafsus Menhan di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah menjadi sorotan. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ada satu benang merah antara kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, gemuknya kabinet termasuk pengangkatan staf khusus menteri pertahanan (stafsus menhan) baru-baru ini, dan perasaan rakyat.

Satu benang merah tersebut adalah ketidakkonsistenan atau inkonsistensi pemerintah. 

Hal itu terungkap dalam program Overview Tribunnews, Rabu (12/2/2025), yang menghadirkan narasumber pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago.

Efisiensi anggaran pemerintah sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 secara substansi sebenarnya cukup baik.

Pangi pun mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Namun, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah itu seperti kontradiktif apabila menilik kebijakan lainnya, seperti betapa gemuknya isi kabinet hingga pelantikan stafsus menhan.

Baca juga: Sejumlah Masalah bagi Komnas HAM Imbas Anggaran Penegakan HAM Kena Pangkas Paling Besar

Pangi menilai pelantikan stafsus menhan di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah telah menyakiti perasaan rakyat.

Sebab, efisiensi anggaran pemerintah sudah pasti berdampak kepada rakyat, sementara "di atas" sana banyak orang mendapat posisi menteri, wakil Menteri, stafsus, asisten menteri, dan semacamnya.

"Di satu sisi pemerintah bicara efisiensi anggaran, tapi perekrutan staf khusus seperti Deddy Corbuzier menyakiti perasaan-perasaan (rakyat) di daerah, khususnya mereka yang dirumahkan (akibat efisiensi anggaran pemerintah)," kata Pangi.

Pangi sepakat dengan langkah efisiensi anggaran seperti perjalanan dinas ke luar negeri, studi banding, hingga forum group discussion (FGD) yang tidak produktif.

"Tapi di sisi lain pemerintah menunjukkan ketidakkonsistenan. Misalnya, (jumlah) kementerian semakin ditambah. Kemudian perekrutan pos-pos wakil menteri yang paling gemuk dalam sejarah Indonesia," sesal Pangi.

"Tapi pada saat yang sama, bicara efisiensi anggaran. Jadi 'Jaka Sambung, kok nggak nyambung'. Seperti sindiran 'ubur-ubur ikan lele, kok nggak nyambung le'," sambungnya.

Baca juga: Dampak Efisiensi Anggaran, Mobil Dinas KPU dan Bawaslu Tebo Ditarik

Belum lagi, Pangi mengkritik soal penunjukan stafsus dari sisi kompetensinya.

"Deddy Corbuzier, kalau kita lihat, mohon maaf, dia memang 'raja' di media baru, di podcast-podcast. Tapi kalau kita lihat kompetensinya, kualifikasinya, menurut saya patut kita pertanyakan," ujar Pangi.

Pangi juga menyoroti efisiensi anggaran yang belum merata.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved