Rencana Korem di Lampung Jadi Kodam Setelah Efisiensi Anggaran, Berlanjutkah?

Donny tak menutup peluang TNI AD akan menunda rencana peningkatan status lima Korem menjadi Kodam.

Dengan catatan, apabila rencana tu memang tidak memungkinkan terlaksana pada tahun anggaran 2025, mengingat pemberlakuan efisiensi anggaran pemerintah.

"Terkait peningkatan Korem jadi Kodam, nanti akan diteliti oleh Angkatan Darat, apakah memungkinkan. Kalau tidak mungkin, mungkin harus ditunda," ujar Donny.

Sementara Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menyatakan, hingga kini, rencana peningkatan status lima Korem menjadi Kodam masih berlanjut.

Rencana itu, menurut Wahyu, menjadi satu di antara sejumlah prioritas TNI AD.

"Masih lanjut penyiapan-penyiapannya," kata Wahyu melalui sambungan telepon, Minggu (16/2/2025).

"Nanti apabila ada dinamika, perkembangan, tentu kami sampaikan. Tapi sampai dengan sekarang, itu masih terus berjalan," imbuhnya.

Wahyu menerangkan rencana peningkatan status lima Korem menjadi Kodam masuk dalam prioritas karena ada beberapa aspek strategis. 

Antara lain terkait gelar sistem pertahanan hingga pencapaian target swasembada pangan pemerintah.

Soal dampak efisiensi anggaran terhadap TNI AD, Wahyu mengungkapkan kebijakan itu tak bakal memengaruhi operasional yang berhubungan dengan pelaksanaan dan pencapaian tugas pokok TNI AD.

Selama ini, Wahyu melanjutkan, TNI AD mengalokasikan mayoritas anggarannya untuk operasional, latihan, pembinaan satuan, dan peningkatan kemampuan prajurit.

Pos lain seperti perjalanan dinas ke luar negeri, menurut dia, kalaupun ada tetapi nilainya tidak signifikan.

"Berkaitan dengan efisiensi anggaran, tentu sudah diatur pos-posnya, dan itu kan tidak akan menyentuh sisi operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan pencapaian tugas pokok," ujar Wahyu.

Baca juga: Efisiensi Anggaran, Stafsus Menhan, dan Sakitnya Perasaan Rakyat

Komisi I DPR RI telah menyetujui efisiensi anggaran Kemenhan dan TNI untuk tahun anggaran 2025.

Setelah dilakukan rekonstruksi oleh pemerintah, anggaran diblokir sementara senilai Rp 26,933 triliun.