Respon Istana Soal Makan Bergizi Gratis Ditolak KKB Papua: Mereka akan Berhadapan dengan TNI-Polri

TRIBUNJAMBI.COM - Pihak Istana Kepresiden RI merespon penolakan Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua dan sejumlah pelajar di Papua. 

Tidak hanya menolak, kelompok separatis di Bumi Cendrawasih juga mengancam akan melakukan penembakan dan pembakaran sekolah. 

KKB mengancam akan membakar sekolah yang menjadi tempat program itu berlangsung. 

Ancaman tersebut pun ditanggapi Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi. 

Hasan Nasbi menegaskan KKB Papua yang menolak dan mengancam Makn Bergizi Gratis itu akan berhadapan dengan TNI-Polri. 

"Kalau ada ancaman-ancaman seperti itu, mereka akan berhadapan dengan TNI-Polri," kata Hasan dilansir dari Kompas.com, Rabu (5/2/2025). 

Hasan menegaskan Makan Bergizi Gratis akan tetap berjalan di Papua.  

Sebab, ini adalah program yang akan dijalankan di seluruh wilayah Indonesia.  

Baca juga: Respon TNI Terhadap KKB Papua Ancam dan Tolak Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo

Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis di Kota Jambi Siap Diluncurkan 17 Februari, Sasar 3.408 Pelajar

"MBG adalah program universal yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua," ujar Hasan Nasbi.  

Sebelumnya, muncul ancaman dari TNPBP OPM Kodap VIII Intan Jaya yang mengancam akan membakar seluruh sekolah yang ikut menjalankan program Makan Bergizi Gratis.  

Mereka menilai program MBG adalah langkah pemerintah untuk meracuni generasi muda di Papua.  

Merespons ini, Markas Besar (Mabes) TNI meningkatkan pengamanan di sekolah-sekolah usai adanya ancaman OPM.  

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto, mengatakan pengamanan tersebut melibatkan Polri dan pemerintah daerah (Pemda) setempat.  

"Pengamanan terhadap fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di wilayah yang berada di daerah rawan OPM, menjadi perhatian serius TNI," kata Kapuspen kepada Kompas.com, Selasa (4/2/2025) malam.

"Kami bekerja sama dengan Polri dan pemerintah daerah untuk meningkatkan keamanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya tenaga pendidik dan muridnya," tambahnya.