Respon Istana Soal Makan Bergizi Gratis Ditolak KKB Papua: Mereka akan Berhadapan dengan TNI-Polri

Respon Mendikdasmen 

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Muti merespon penolakan Program Makan Bergizi Gratis oleh pelajar di Papua. 

Baca juga: KKB Papua Ancam dan Tolak MBG Presiden Prabowo, TNI Diminta Beri Pengamanan, Polri Tegakkan Hukum

Pelajar yang menolak program Presiden Prabowo Subianto itu menyarankan menggantinya dengan pendidikan gratis. 

Penolakan itu dikatakan Muti akan dijadikan sebagai evaluasi kedepannya. 

Kata dia, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga disempurnakan demi mendukung kesehatan murid-murid sekolah.  

"Ya, program ini nantikan masih terus akan dievaluasi dan juga akan terus disempurnakan," ujar Muti saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).  

Abdul Muti menuturkan, berbagai kasus yang terjadi selama masa program MBG ini berjalan akan menjadi evaluasi untuk penyempurnaan.  

"Berbagai kasus yang terjadi di lapangan tentu akan menjadi input untuk penyempurnaan program MBG ini pada masa yang akan datang," kata dia.  

Muti pun menegaskan, Kemendikdasmen sepenuhnya mendukung program Makan Bergizi Gratis karena anak-anak membutuhkan makan bergizi selama masa pertumbuhan.  

"Keterpenuhan gizi memiliki korelasi yang sangat tinggi dengan stamina yang prima," kata dia.  

Baca juga: Diet Ketat APBN 2025 Dipangkas hingga Rp305,69 Triliun, Akan Dipakai untuk Makan Bergizi Gratis

Menurut Muti, program MBG juga mendukung penguatan pendidikan sejak dini, mengingat sasaran program tersebut dari siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.  

"Stamina yang prima itu sangat mendukung semangat dan energi para murid untuk senantiasa belajar dan bersemangat dalam menuntut ilmu," katanya. 

Sebelumnya beredar di sosial media sejumlah pelajar di Kabupaten Yahukimo melakukan penolakan program Makan Bergizi Gratis tersebut. 

Para pelajar tersebut melakukan penolakan program Presiden Prabowo itu dengan menuntut menggantinya dengan program lain. 

Mereka meminta Presiden Prabowo menggantinya dengan pendidikan gratis. Program tersebut menurut mereka lebih dibutuhkan masyarakat.