DPR Kini Bisa Copot Pimpinan KPK, Kapolri hingga Panglima TNI, Pengamat: DPR Seharusnya Mengawasi

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, mengkritisi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kini dapat mengevaluasi secara berkala pejabat negara yang telah melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI.

Pejabat yang dimaksud mencakup Komisioner dan Dewan Pengawas KPK, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA), Kapolri, hingga Panglima TNI.

Mereka kini berisiko diberhentikan berdasarkan rekomendasi DPR.

"Alasan bahwa DPR berhak mengevaluasi karena turut memilih pejabat negara tidak cukup kuat. Sebab, kewenangan DPR dalam seleksi pejabat negara adalah kewenangan atributif, yakni tambahan berdasarkan ketentuan undang-undang di luar UU yang mengatur tugas dan wewenang DPR (MD3)," ujar Ray pada Rabu (5/2/2025).

Menurutnya, yang perlu dipertanyakan adalah mengapa seleksi pejabat negara melibatkan DPR, padahal tidak diatur dalam tugas pokok lembaga tersebut. 

"Seharusnya DPR mengevaluasi apakah masih perlu terlibat dalam pemilihan pejabat negara. Apa manfaatnya, dan apakah sesuai dengan sistem presidensial yang kita anut?" lanjutnya.

Ray menegaskan bahwa dalam sistem presidensial, pemilihan pejabat negara seharusnya sepenuhnya menjadi wewenang eksekutif. 

"DPR cukup mengawasi prosedur seleksi, bukan ikut serta dalam pemilihan. Keterlibatan DPR dalam memilih pejabat negara lebih lazim dalam sistem parlementer," jelasnya.

Lebih lanjut, Ray menilai bahwa pemberian wewenang bagi DPR untuk mencopot pejabat negara justru menciptakan ketidakjelasan dalam sistem pemerintahan. 

"Ini berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian dalam tata kelola pemerintahan yang berujung pada kekacauan," katanya.

Ia juga menyoroti bahwa aturan pencopotan pejabat negara hanya diatur dalam Tata Tertib (Tatib) DPR. 

"Proses seleksi dan pemilihan pejabat negara diatur dalam undang-undang, tetapi pencopotannya cukup melalui Tatib DPR. Sejak kapan Tatib DPR bisa mengikat pihak luar? Tatib DPR seharusnya hanya berlaku bagi anggota DPR, bukan sebagai aturan dalam bernegara," tegas Ray.

Diketahui, DPR baru-baru ini merevisi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib secara kilat, memungkinkan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang telah mereka pilih. Hasil evaluasi ini dapat berujung pada rekomendasi pemberhentian.

Perubahan ini dinilai merusak sistem ketatanegaraan, karena Peraturan Tata Tertib DPR seharusnya hanya mengatur ruang lingkup internal. 

Revisi Tatib DPR ini diusulkan oleh Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) pada Senin (3/2/2025), dengan menambahkan Pasal 228A. 
Pasal tersebut menyebutkan bahwa DPR dapat melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna. 

Hasil evaluasi bersifat mengikat dan dilaporkan kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Pada hari yang sama, revisi Tatib DPR dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR, lalu dituntaskan di Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam waktu kurang dari tiga jam. 

Seluruh fraksi partai politik menyetujui perubahan ini, yang kemudian disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (4/2/2025).

Dengan perubahan ini, DPR kini memiliki kewenangan mengevaluasi berbagai pejabat negara, termasuk pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga hakim MK dan MA.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa penyisipan pasal baru dalam Tatib DPR bertujuan menegaskan fungsi pengawasan yang telah dilakukan DPR terhadap mitra kerjanya.

Menurutnya, revisi ini juga memperjelas bahwa dalam kondisi tertentu, hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilakukan DPR bisa dievaluasi secara berkala demi kepentingan umum. 

Bahkan, pejabat negara bisa diberhentikan sewaktu-waktu jika dianggap tidak lagi mampu menjalankan tugas dengan baik, termasuk karena kondisi kesehatan.

"Jika ada pejabat yang kesehatannya menurun dan tidak bisa menjalankan tugasnya, DPR akan melakukan fit and proper test kembali. Jika tidak layak, maka harus ada mekanisme agar pejabat tersebut dapat digantikan oleh yang lebih kompeten," ujar Dasco.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul DPR Kini Bisa Copot Pimpinan KPK, Kapolri hingga Panglima TNI, Pengamat Sebut Sistem Tak Jelas, https://www.tribunnews.com/nasional/2025/02/05/dpr-kini-bisa-copot-pimpinan-kpk-kapolri-hingga-panglima-tni-pengamat-sebut-sistem-tak-jelas

Baca juga: Anggota DPR RI Edi Purwanto Harap Tol Jambi Seksi 4 Bisa Selesai Tepat Waktu

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik di 2026, Berapa Besar Iuran Tahun Ini?

Baca juga: Harga Hari Ini: Cabai Rawit di Pasar Angso Duo Jambi Masih Rp80 Ribu Sudah Dua Bulan