KPK Tetapkan Eks Sekjen Kemnaker jadi Tersangka Pemerasan Tenaga Kerja Asing

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan satu tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Tersangka tersebut adalah Heri Sudarmanto (HS), mantan Sekretaris Jenderal Kemnaker pada masa Menteri Hanif Dhakiri menjabat.

"Benar, dalam pengembangan penyidikan perkara ini, KPK menetapkan satu orang tersangka baru, Saudara HS. Mantan Sekjen Kemenaker," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (29/10/2025).

Budi menyampaikan bahwa surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap Heri Sudarmanto telah diterbitkan pada Oktober 2025.

Namun, KPK belum mengungkapkan secara detail peran maupun pasal yang disangkakan kepada Heri dalam kasus ini.

Sebelumnya, Heri telah dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik pada Rabu, 11 Juni 2025.

Kasus ini mengungkap adanya dugaan praktik korupsi yang berjalan sistematis di tubuh Kemnaker.

Berdasarkan temuan KPK, setiap pengajuan RPTKA hanya akan diproses apabila pemohon bersedia menyetorkan sejumlah uang di luar ketentuan resmi.

Dari praktik tersebut, terkumpul dana sedikitnya Rp 53,7 miliar selama periode 2019 hingga 2024.

Uang itu tidak hanya mengalir ke pejabat tinggi, tetapi juga dibagikan secara rutin kepada sekitar 85 pegawai Direktorat PPTKA, dengan total pembagian mencapai Rp 8,94 miliar, termasuk dalam bentuk Tunjangan Hari Raya (THR).

Dalam proses penyidikan, KPK juga menyita 44 bidang tanah di Karanganyar, Jawa Tengah, yang diduga merupakan milik tersangka Jamal Shodiqin (JS).

Aset tersebut diduga dikelola untuk kepentingan Haryanto (HY), mantan Dirjen Binapenta dan PKK.

Delapan Tersangka Sebelumnya

Penetapan Heri Sudarmanto sebagai tersangka menambah daftar panjang pihak yang dijerat dalam kasus ini, setelah sebelumnya delapan orang telah lebih dulu ditetapkan dan ditahan.

Seluruhnya berasal dari lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK).