Target Kemenangan Pilkada 2024 Tidak Tercapai, Kader PAN Terpecah?

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI – Target kemenangan DPW PAN Jambi pada Pilkada Serentak 2024 tampaknya tidak tercapai.

Sebelumnya, PAN menargetkan menang di 8 kabupaten/kota dan 1 Pilgub Jambi, yang disampaikan langsung oleh Ketua DPW PAN H Bakri di hadapan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pada pembekalan caleg terpilih, 13 Juli 2024.

Namun, berdasarkan hasil quick count dan real count sejumlah pihak, PAN baru meraih 6 kemenangan dari 11 kabupaten/kota dan 1 Pilgub Jambi.

Kemenangan ini tercatat di Pilbup Batanghari, Pilwako Jambi, Pilbup Tanjabbar, Pilbup Merangin, Pilbup Kerinci, dan Pilwako Sungai Penuh. 

Sementara itu, PAN kalah di Pilbup Muaro Jambi, Pilbup Bungo, Pilbup Tanjabtim, dan Pilbup Sarolangun.

Kekalahan di Pilbup Muaro Jambi dan Pilbup Tanjabtim menjadi sorotan utama, karena kedua wilayah tersebut sebelumnya menjadi kekuatan besar PAN, dan petahana di kedua daerah itu adalah kader PAN.

Di Muaro Jambi, pasangan Masnah Busro-Zulkifli, yang diusung PAN dan merupakan petahana, hanya menempati posisi ketiga di bawah Bambang Bayu Suseno-Jun Mahir dan Zuwanda-Sawaluddin.

Hal yang sama juga terjadi di Tanjabtim, di mana Dillah Hikmah Sari, yang merupakan kader PAN, tidak diusung dan malah PAN memilih Zumi Laza, anak mantan Gubernur Jambi.

Ketua DPW PAN Provinsi Jambi, H Bakri, menilai kekalahan ini disebabkan oleh terpecahnya dukungan di internal partai.

Beberapa kader diketahui mendukung kandidat lain yang tidak diusung oleh PAN. 

"Untuk Muaro Jambi, DPP sudah memutuskan untuk mendukung Masnah Busro. Seharusnya semua kader wajib mematuhinya dan bekerja maksimal untuk kemenangan calon yang diusung," ujar Bakri.

Ia menambahkan bahwa sikap kader yang tidak loyal ini tidak hanya melemahkan upaya pemenangan, tetapi juga merusak soliditas partai.

"Kalau kader tidak solid, bagaimana kita bisa memenangkan Pilkada?" tegasnya.

Sebagai langkah tindak lanjut, H Bakri menyatakan bahwa DPW PAN akan segera melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap kader yang dianggap tidak loyal.

"Evaluasi ini hal biasa. Kita ingin tahu apakah kinerja kader di daerah sudah maksimal atau justru tidak membantu sama sekali," tambahnya.