Pemilih di Jambi Anggap Wajar Politik Uang, Pengamat: Efektivitasnya Rendah

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Mayoritas pemilih di Jambi menganggap bahwa money politic atau politik uang itu adalah hal yang wajar dilakukan pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ini.

Kesimpulan ini berdasarkan hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA.

"Sebanyak 58,3 persen masyarakat menganggap wajar jika ada calon yang memberikan uang atau sembako," ungkap ungkap Direktur Eksekutif Citra Komunikasi Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Toto Izul Fatah.

Dari 58,3 persen tersebut, 17,9 persen menganggap sangat wajar, kemudian 40,4 persen cukup wajar.

Sementara sisanya, 14,5 persen pemilih menganggap kurang wajar, 23,1 persen menganggap tidak wajar sama sekali, dan  4,1 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Namun apa yang menyebabkan politik uang di Jambi ini dianggap wajar dilakukan, apakah karena budaya yang selama ini terjadi atau kurangnya pendidikan politik bagi masyarakat?.

Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Universitas Jambi, Citra Darminto menilai salah satu faktor terjadi politik uang disebabkan oleh perilaku elit-elit politik atau politisi.

"Politisi ini ingin bagaimanapun harus menang walaupun dengan segala cara, sehingga kondisi inilah yang menyebabkan elite-elite atau kandidat-kandidat tersebut melakukan politik uang," ucapnya, Kamis (17/102/2024).

Apalagi kata dia ditengah laju inflasi dan tekanan ekonomi global saat ini, termasuk kondisi ekonomi masyarakat Provinsi Jambi, menurutnya godaan pemilih untuk menerima politik uang memang cukup tinggi.

"Tren ini bisa terus berkembang jika permisifitas pemilih pada politik uang masih sangat besar dan angka inflasi dan tekanan ekonomi masih menyulitkan kehidupan mayoritas pemilih pada masyarakat Provinsi Jambi," jelasnya.

Namun dengan tegas ia menolak pernyataan bahwa politik uang merupakan hal yang wajar, meskipun dalam banyak survei mayoritas responden mengakui menerima uang atau pemberian yang lain, dari kandidat atau partai politik agar mereka memilih pihak pemberi.

"Saya menilai jawaban tidak mempengaruhi kemenangan khususnya dalam kontestasi Pilgub Jambi, 'money politic itu dibenci tapi di rindukan'," ujarnya.

Ia juga berpendapat bahwa money politik ini tidak berpengaruh terhadap kemenangan kandidat di Pilgub Jambi 2024.

Ia menilai semakin kesini, trennya semakin banyak pemilih yang mengatakan menerima uangnya, tetapi untuk pilihannya bisa saja memilih kandidat lain.

"Tren ini bahkan sudah terjadi di pemilih tradisional atau dari kalangan grassroots (akar rumput), karena saya memandang saat ini pemilih khususnya di provinsi Jambi, memahami bahwa pilihan mereka di bilik suara sepenuhnya hanya dia yang tahu," ungkapnya. 

Karena pilihan tersebut tidak dapat dibuktikan saat di bilik suara.

Dan ketika pemilih tidak memilih calon yang memberinya uang, terlebih dalam ranah Pilgub, yang nilainy kecil dan jangkauannya sangat luas, sangat sulit  untuk dimonitor secara maksimal oleh timses kandidat gubernur. 

"Oleh Karena itu saya menilai efektivitas politik uang semakin lama semakin rendah terhadap pengaruhnya dalam kemenangan seorang kandidat," tegasnya.

Begitupun juga kata dia yang terjadi pada kalangan pemilih rasional di Provinsi Jambi, karena akan lebih sulit lagi, untuk menjamin politik uang itu bisa mempengaruhi kemenangan.

Karena pemilih rasional lebih mendasarkan pilihannya terhadap track record, gagasan yang ingin di bawa, dan tentu ikatan atau hubungan emosional pemilih dengan kandidat.

"Jadi kalau ada masyarakat mengatakan Politik uang itu wajar, tentu ini tidak di benarkan," tuturnya.

Lebih lanjut menurutnya untuk menghilangkan perilaku money politic dalam Pilkada Provinsi Jambi tidak mudah, tentu cukup hanya dengan pengawasan dan penegakan hukum, karena langkah tersebut hanya mampu mengerem laju politik uang di sisi hilir.

Padahal menurutnya yang terpenting adalah di sisi hulunya, yaitu hal-hal yang mendorong eskalasi praktik-praktik politik uang.

Baik yang bersumber dari aktornya, yaitu elite-elite atau kandidat-kandidat yang menjalankan politik uang dan pemilih yang permisif pada politik uang.

Terakhir ia menyampaikan bahwa biasanya calon pemimpin yang membagi- bagikan uang, mereka akan cenderung mempertahanan kemiskinan.

Baca juga: Rumah Helen, Bos Narkoba Jambi Diduga Hasil TPPU Terpantau Sepi

Baca juga: Kemenkumham Jambi Siap Gelar SKD CPNS Tahun 2024, Seleksi Bersih dan Transparan

Baca juga: Warga Blak-blakan, Ungkap Basecamp Narkoba Lorong Jahit Jambi Beroperasi Bertahun-tahun