PKS Sebaiknya Tidak Masuk Kabinet Prabowo, Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah, Seri I

Mungkin perbedaan ini harus dihargai sebagai realitas yang ada di dalam tubuh rakyat, kita sebenarnya kepentingannya menghargai pilihan rakyat dan menghargai kenapa kemarin kita beda, karena sekaligus juga menurut saya cara kita berbeda. Ini harus diperbaiki.

Karena kemarin itu terus terang saja, saya termasuk yang berkepentingan, kalau bisa terutama PKS dan PDIP sebaiknya mengembangkan gagasannya. Misalnya PKS, karena saya pernah di PKS, mengapa tidak mengembangkan gagasan tentang Islam yang agak kental gitu. Lalu kemudian mengajukan alternatif-alternatif Ideologi Islam dalam menjalankan pemerintahan. Jangan-jangan memang bisa kuat, lalu kemudian itu jadi alternatif pemikiran, kalau kita setia dengan pikiran itu. Jangan-jangan pendukungnya banyak. Ini sekaligus juga untuk mengabsorsi sebagian dari masyarakat kita yang mungkin berpandangan seperti itu. Tapi dengan diorganisir kita lalu berdebat nanti berdebat dengan kita apa betul ini seperti itu. Apakah itu valid di abad sekarang.

Di sebelah kiri ada teman-teman dari PDIP yang mengambil gagasan Soekarnois sebagai jalan dari politiknya yang mengkritik, misalnya kebijakan pemerintahan Pak Prabowo dan kawan-kawan. Jangan-jangan Pak Prabowo dan kawan-kawan ini dianggap Neo Orde Baru, misalnya bisa saja, tapi ini menyebabkan kita bertarungnya enak.

Ada pertarungan gagasan. Kalau tidak pertarungan gagasan, yang saya khawatir nanti pertarungannya itu kepada hal-hal yang non gagasan, suka atau tidak suka. Ini soal loyal atau tidak loyal. Ini soal berkiagat atau tidak repot kita. Kalau masuk kepada perdebatan seperti itu tidak ada logikanya, tidak ada rasionalitasnya. Kita harus membangun medium pertarungan yang rasional.

Bang Fahri, sebagai bagian dari KIM, mengikuti perkembangan bagaimana Pak Prabowo menyusun kabinet yang akan datang. Apa yang bisa Pak Pak Fahri ceritakan mengenai apa yang akan terjadi dalam kabinet ke depan ini?

Pertama-tama, sekali lagi kita harus kembalikan negara kita ke dalam sistem demokrasi presidensial. Harus kita balik ke demokrasi presidensial bahwa dalam demokrasi presidensial itu seorang presiden terpilih itu dipilih oleh rakyat langsung. Dan final jadi sudah terpilih, kalau dalam demokrasi parlementer rakyat tidak ikut, yang memilih eksekutif itu adalah parlemen.

Kalau dalam demokrasi presidensial, presiden dipilih oleh rakyat oposisinya juga dipilih oleh rakyat yaitu kongresnya karena rakyat itu sudah membentuk eksekutif sudah selesai. Jangan nego Pak Prabowo itu sudah utuh sebagai presiden Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sebagai pasangan presiden dan wajah presiden dipilih rakyat sudah utuh, sudah selesai. Tidak perlu nego.

Kalau dalam sistem parlemen, nego dulu. Saya kasih kamu sekian, kalau tidak, saya kasih kamu sekian, kemudian pemerintahanmu jatuh kamu tidak jadi mayoritas, aku pindah ke sebelah, kamu di oposisi ini yang jadi pemerintahan itu sudah selesai di presidensialisme sudah selesai. Jangan nego dengan Pak Prabowo soal itu. Dalam sistem presidensialisme kemudian dikenal prerogatif, karena presiden sudah dibentuk oleh rakyat.

Namanya presidensialisme, maka seluruh perkakas kekuasaannya itu dalam eksekutif dibentuk dan diserahkan sepenuhnya kepada presiden sebagai prerogatif. Nah disitu juga yang kedua yang saya ingin katakan jangan nego terhadap posisi dalam kami kalau Pak Prabowo meminta partai politik serahkan kader-kadermu yang terbaik, serahkan. Tapi hak guna, hak pakai adalah pada presiden karena presiden itu.

Memakai kutipan dari Thomas Jefferson, mengapa sistem ini disebut presidensialisme, karena kalau ada masalah dalam tubuh pemerintahan, yang kita salahkan cuma presiden. Jadi presiden itu nggak boleh disandera. Nah, inilah kelebihan, mudah-mudahan Pak Prabowo dibandingkan dengan presiden sebelumnya, dia gak boleh disandera. Pak Prabowo lah yang punya hak untuk memilih siapa yang terbaik, dia mau pakai siapa untuk menilai untuk membahas, itu hak presiden.

Karena itulah partai kita-kita yang termasuk pendukung Pak Prabowo, bilang serahkan orang-orang yang terbaik yang bisa menjadi menterinya, serahkan saja, nanti presiden yang akan memilih. Beliau punya perkakas yang lengkap untuk memilih orang-orang itu.

Tapi realitas politik yang kita lihat kan tidak begitu. Misalkan Golkar dikatakan minta jatah lima, si ini minta jatah sekian lah Partai Demokrat itu, memang dalam kenyataan seperti itu?

Karena nggak ada aturannya, Mas. Misalnya gini, saya tanya, partai manakah yang berjuang paling hebat buat Pak Prabowo. Pasti Partai Gerindra, iya kan. Mengapa Partai Gerindra yang paling hebat, karena partainya Pak Prabowo.

Saking hebatnya berjuang, jumlah kursinya bukan yang terbesar. Padahal jumlah pemilih Pak Prabowo hampir 60 persen. Jumlah pemilih Partai Gerindra lebih kurang mungkin 15 persen. Kok jaraknya jauh, kenapa ada partai lain yang lebih besar dari pada Partai Gerindra. Pertanyaannya, partai mana yang berjuang lebih berat buat Pak Prabowo.

Karena itulah kemudian kita berbicara hak itu tidak bisa berbasis kepada presentasi dari jumlah kursi di legislatif, tidak bisa. Kenapa? Karena pada dasarnya itu tidak menunjukkan sesuatu yang secara real terjadi dalam perjuangan ini.

Apalagi kalau dalam sistem nanti, tidak ada lagi yang namanya tiket Karena kita kembali ke threshold 0 persen misalnya, karena itulah lagi-lagi Kembalikan itu kepada presiden, presiden lah yang punya hak prerogatif termasuk juga yang ketiga yang kadang-kadang keliru kita pahami. Oh kan jumlah kursi itu menandakan kekuatan di parlemen itu menentukan apakah programnya Presiden bisa jalan atau tidak tidak dalam sistem presidensialisme.

Tidak ada koalisi antara presiden dengan parlemen dalam presidensialisme hukumnya haram, kenapa? Karena ini bukan sistem parlementer dalam sistem parlementer antara eksekutif dan parlement berkoalisi berkongsi privilegenya adalah parlement bisa menjatuhkan peran menteri.

Dalam sistem presidensial jungkir balik parlemen tidak bisa menjatuhkan presiden. Soal nanti misalnya parlemen keras kepada menteri bagus buat presiden karena kalau parlementnya keras kepada menteri akan kelihatan Ini menterinya yang jago sama yang tidak jago. Jadi presiden akhirnya bisa melihat parlementnya keras kepada menteri tapi menteri saya bisa jawab mantap melakukannya.

Itu berarti dia menteri yang bagus, tapi parlemen tidak bisa mendekati, presiden tidak bisa menjatuhkan. Tahapannya berat, mas. Diduga ada pelakukan pelanggaran hukum atau article of impeachment namanya. Mesti hak bertanya dulu, betul nggak presiden melakukan ABCD betuk bertanya, naik kepada interpelasi ditanyakan melalui paripurna terjawab, betul tidak bisa menjawab presidennya, katakanlah begitu naik ke hak angket diinvestigasi, ketemu, betul beradu hak menyatakan pendapat.

Ini semua memerlukan paripurna dan persetujuan dewan secara kolektif, belum tentu bisa sampai, barulah bisa dikirim ke MK, lalu MK bersidang. MK memutuskan presiden bersalah pun harus balik ke MPR. Di MPR ketemu DPD, belum tentu juga DPD setuju. Jadi presiden itu terlalu kuat, nggak bisa dijatuhkan. Tapi kalau menteri diganggu oleh parlemen, itu bagus, di situ menunjukkan menteri itu kuat atau tidak. Apalagi sebagian dari menteri itu kader partai, kan dia harus konsolidasi sama partainya, supaya dia didukung, supaya namanya baik di depan presiden. Supaya partai ini namanya baik di depan rakyat. Supaya kader partai ini dilihat oleh rakyat memang jago ini harusnya bedanya sehingga tidak perlu ada kekhawatiran presiden tentang partai politik sehingga utuhlah prerogatif itu.

Sebab, terus terang, mas, kita harus mulai dari yang benar, kita harus mulai dari awal, tidak boleh kita biarkan presiden kita yang merupakan sistem presidensial ini diganggu oleh siapa pun, baik dari depan maupun dari belakang. Itu tidak boleh kita biarkan. Supaya rakyat melihat bahwa kepemimpinannya real, gitu.

Apakah jalan pikiran seperti ini bisa diterima dalam Koalisi Indonesia Maju, atau sebenarnya realitas politiknya belum sampai di sana?

Pertama-tama, kan memang tetap harus kita ngomong ideal dulu, mas. Kalau kita nggak ngomong ideal dulu, terus artinya kan kita mau sama-sama ngerusak keadaan. Kita mesti ngomong dulu, tapi bahwa di tengah jalan ada realitas lain karena dalam partai tertentu yang punya sistem yang berbeda-beda.

Ya, tentu Itu harus kita hadapi. Tapi yang jelas presidensialisme itu meletakkan presiden sebagai prerogatif, tidak boleh ditantang, tidak boleh karena semuanya itu dia dipilih oleh rakyat itu utuh dan final bahwa presiden nanti punya cara berkomunikasi yang lebih lembut, ya, kan akan mendengar semua partai politik bicara satu-satu dengan ketua umum partai.

Itu gaya, yang saya kira ada pada Pak Prabowo. Dan beliau akan mengembangkan cara berkomunikasi seperti itu. Tapi kita harus patuh dulu sebagai sistem bahwa ini namanya presidensialisme bukan parlementer. (tribun network/reynas abdila)

Baca juga: 7 Poin Kekecewaan Megawati Terhadap Jokowi Diungkap Prof Gayus Lumbuun, Seri II

Baca juga: Nasib Jokowi Setelah Prabowo Jadi Presiden, Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo Seri I