PKS Sebaiknya Tidak Masuk Kabinet Prabowo, Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah, Seri I

Sebenarnya ini adalah medium-medium konflik yang tidak perlu ada dalam politik kita, apabila kita mau dan berani mendesain satu sistem politik yang hanya memfasilitasi pertengkaran gagasan saja tidak harus melebar ke mana-mana. Soal keluarga dan lain-lain lah yang sekarang ini, menurut saya, menyebabkan muncul ketegangan di antara elite kita itu sebenarnya yang tidak berdasar. Nah, saya kira dengan ide presidential club yang dikatakan itu, ya, dalam rangka di ujungnya, di hilirnya, kita pegang ini dulu.

Wahai para mantan presiden, anda ini sudah tidak selaiknya ikut dalam kompetisi pertengkaran yang sangat hangat politik praktis begitu, ya. Mari menjadi negarawan bersatu untuk bergabung, menyatukan bangsa seperti yang dilakukan oleh negara-negara demokrasi lain di seluruh dunia, mereka selalu punya tempat yang khusus bagi para mantan presiden itu agar mereka menjadi negarawan yang menyatukan bangsanya.
Idenya kita terima, tapi itu tidak cukup kita harus melacak ada soal lain yang harus kita bereskan itu akar daripada munculnya konflik elite yang berlebihan di tempat kita itu bang.

Faktanya, memang ada masalah di komunikasi politik antara presiden terdahulu kita yang masih ada. Nah, kira-kira Pak Prabowo bisa gak itu menyelesaikan?

Itu tadi, kalau kita lacak, ya, komunikasi yang salah paham. Ya, katakanlah sekarang nih, dari yang paling ujung yang masih hidup, ya, karena setelah Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, ini empat sudah meninggalkan kita, tinggal Ibu Mega, ya, kan?

Ibu Mega ada salah paham dengan banyak presiden setelahnya, dengan Pak SBY, karena Pak SBY dianggap mencalonkan diri tanpa izin dan sebagainya. Lalu kemudian, sedikit tadinya ada masalah antara Pak SBY dengan Pak Jokowi juga, tapi alhamdulillah ini sudah clear begitu, ya.

Lalu kemudian antara Ibu Mega sekarang dengan Pak Jokowi, ada sedikit masalah. Tapi lagi-lagi, ini adalah karena kita tidak mendesain sistem perpolitikan yang menjamin agar soal-soal pribadi itu tidak ada. Misalnya soal pencalonan presiden, tidak boleh lagi pencalonan presiden itu dianggap privilege pencalonan presiden itu adalah hak, sebab dalam negara demokrasi dipilih dan memilih itu adalah hak.

Jadi jangan kemudian ada orang karena dicalonkan dia bilang, ah nggak tahu berterima kasih, nggak bisa begitu, karena sistemnya itu tidak mengatakan itu. Sistem mengatakan yang namanya dipilih dan memilih itu adalah hak setiap warga negara. Jadi nah yang begini-begini itu nanti mesti kita letakkan itu sehingga kita mulai dari apa yang dilakukan Pak Prabowo.

Saya kira tidak ada orang lain yang bisa berbuat itu, karena dia lah yang menjadi presiden, dia lah yang diberi mandat oleh rakyat Indonesia 96,2 juta lebih rakyat Indonesia memilih Pak Prabowo tentu dengan wibawa itu, beliau akan sukses mengajak, memohon kepada semua elite, ya, tidak saja mantan presiden sebenarnya, tapi yang lain-lainnya.

Ayo sekarang kita bersatu, dunia tidak sedang baik-baik saja dan karena itulah, bagaimana cara kita mengikat persatuan kita ini agar di bawah itu nanti juga kalau ada kompetisi, kompetisinya itu bermutu gitu tidak seperti yang kita lihat kadang-kadang kompetisinya itu keluar dari nalar, keluar dari logika tapi masuk ke soal-soal emosional dan primordial gitu lah.

Kira-kira, Bang Fahri, presidential klub ini sebenarnya bentuk dan fungsinya kira-kira yang bagus gimana sih? Ngapain gitu, setelah ngumpul-ngumpul ngapain gitu? Apakah seperti di Amerika Serikat nanti presiden yang berkuasa itu kemudian memutus untuk urusan A, urusan B atau gimana, ya?

Kalau dalam negara parlementer, karena kita ini demokrasi presidensial dalam negara parlementer, kepala pemerintahan itu dijabat oleh perdana menteri kalau dalam negara, kemudian kepala negara itu dijabat oleh raja atau seseorang yang dipilih secara khusus biasanya secara bergiliran mewakili etnisitas dan lain-lainnya untuk menjadi kepala negara jadi ada kepala pemerintahan dan kepala negara katakanlah negara kita yang terdekat yang sistemnya parlementer, Malaysia dan Singapura.

Di Malaysia perdana menterinya dipilih oleh parlemen yang dipilih oleh rakyat lalu mayoritas yang menang jadi perdana menteri seperti Pak Anwar Ibrahim sekarang, kepala negaranya dipilih dari pergiliran sultan-sultan yang ada. Di Singapura itu dipilih dari etnis yang berbeda sekali Melayu, sekali India, sekali China. Nah di negara lain juga demikian jadi ada pembedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan.

Nah, di negara kita ini, kepala negara dan kepala pemerintahan itu digabung. Jadi Pak Prabowo nanti adalah kepala pemerintahan yang memimpin kabinet, tapi juga adalah kepala negara yang memimpin keseluruhan negara ini, dalam tugas dia menjalankan pemerintahan dia dibantu oleh kabinet dan pemimpin lembaga-lembaga negara. Tapi sebagai kepala negara, beliau bisa dibantu oleh sebanyak mungkin orang yang merupakan simbol dari elemen-elemen negarawan raja-raja daerah, mantan presiden kita, tokoh-tokoh senior seluruh sumber daya ini beliau bisa pakai untuk menyatukan bangsa dan menjalankan misi-misi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Ada krisis di mana Indonesia bisa mengirim salah seorang mantan presidennya mewakili presiden yang ada sekarang untuk misi kemanusiaan. Kita bisa mengirim orang seperti Ibu Mega ke negara-negara seperti Korea, China Atau Pak Jokowi ke negara Eropa, negara Amerika, atau Pak SBY ke Timur Tengah mungkin. Dan lain-lainnya itu bisa kita lakukan, itu halal yang bisa kita lakukan.

Bang Fahri, kalau melihat konfigurasi politik ke depan pascapilpres ini, mengapa Partai Gelora sepertinya keberatan kalau orang-orang atau partai yang dulunya berada di luar Koalisi Indonesia Maju ini Ikut bergabung di dalam koalisi pemerintahan. Padahal Pak Prabowo menginginkan semua kekuatan masuk. Bagaimana itu menjelaskannya?