Analisis Jebakan Utang di Proyek Kereta Whoosh, Siapa yang Harus Bayar Utang ke Cina

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembicaraan tentang kereta cepat Whoosh semakin menghangat. Apalagi soal tinggalan utang Rp 116 triliun.

Berikut ini pandangan analisis ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy, yang mendesak agar eks Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mempertanggungjawabkan pernyataannya yang menyebut "menerima barang busuk" dalam proyek kereta cepat Whoosh. 

Desakan ini disampaikan Noorsy dalam konteks penyelidikan KPK yang telah dimulai terhadap proyek strategis nasional tersebut.

Noorsy menegaskan pernyataan Luhut tentang "barang busuk" proyek Whoosh perlu dijelaskan secara transparan kepada publik. 

Hal itu disampaikan Ichsanuddin Noorsy saat sesi wawancara dengan Tribunnews.com dalam program On Focus pada Selasa (28/10/2025).

”Kita minta pertanggungjawaban Luhut Binsar Pandjaitan ketika dia bilang, ‘Saya sudah menerima barang busuknya proyek ini’,” tegas Noorsy.

Analis senior ini mengajukan tiga pertanyaan kritis yang harus dijawab Luhut, di antaranya:

"bagaimana Anda mendeskripsikan ini barang busuk?”, "kenapa Anda menerima barang busuk?” dan "bagaimana Anda kemudian mengkaji bahwa ini harus diteruskan atau tidak diteruskan?”

"Biar kemudian bisa diurut juga pernyataan-pernyataan dia sebelumnya. Menko ini enggak sekadar. Jadi biar jelas itu,” tambah Noorsy.

Noorsy mengungkapkan kecurigaannya adanya praktik tidak sehat dalam proyek Whoosh. 

"Sebagaimana kajian saya di beberapa tempat, di balik kereta api Whoosh ada asimetrik informasi yang luar biasa,” ujarnya.

Dia menarik paralel dengan kasus tiang-tiang di Jalan Rasuna Said Kuningan yang tidak berdaya guna. 

"Itu kan ada yang disebut dengan sangkutan. Dalam bisnis ada yang disebut dengan sangkutan. Pertanyaan menarik, ada nggak di Whoosh sangkutan? 

Ada nggak pihak-pihak tertentu yang menegosiasikan kekuasaannya bergeser menjadi makna ekonomi?” tandas Noorsy.

Noorsy juga memetakan rantai pertanggungjawaban yang harus ditelusuri KPK.