PKS Sebaiknya Tidak Masuk Kabinet Prabowo, Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah, Seri I

Jadi perlu kita pisahkan antara sikap batin dari Pak Prabowo sebagai tokoh pemersatu, bahwa beliau ingin semua pihak tidak terdiskriminasi dalam kepemimpinan beliau dan semua orang positif kepada pemerintahan beliau, kemudian semua orang adalah sahabat, menjadi sahabat dalam pengelolaan negara itu satu soal.

Tapi di sisi lain juga kita tadi itu perlu membangun tradisi kepemiluan yang benar dalam sistem presidensialisme kita ini. Bahwa di dalam Pilpres, itu harusnya antara kandidat yang satu dengan kandidat yang lain Itu harus ada posisi sebab ini kita bukan arisan, kalau arisan itu bergiliran, gak ada ongkosnya malah dapat duit itu.

Tapi ini adalah kompetisi, pertarungan bahkan pertarungannya itu setara dengan perang di zaman dahulu yang berdarah-darah. Kenapa kita bertarung? Karena kita ada perbedaan dan perbedaan itu absah dan ini yang kita organisir dalam pilpres, ya, terutama, ya, maka pilpres itu harus mengandung beberapa layer perbedaan dan mudah-mudahan itu harus dihargai karena memang rakyat kita itu berbeda, rakyat kita itu gak bisa disamakan gitu kita gak bisa misalnya kembali ke sistem kerajaan.

Tidak diterima oleh konstitusi kita atau sistem satu partai gak usah ada perbedaan lah kita satu partai gitu, ya. Nanti kita bikin partai dipimpin oleh Pak Prabowo yang subtitusi saja lah, gak bisa ini sistem partainya banyak kandidatnya juga sebenarnya harus banyak. Kalau saya membaca konstitusi, kandidatnya harus banyak threshold tidak ada karena itulah ada akomodasi terhadap perbedaan muncul lah, katakanlah kemarin karena memakai threshold 20 persen muncul lah perbedaan satu, dua, tiga, Mas Anies dan Pak Mohamad, Pak Prabowo dan Mas Gibran, Mas Ganjar dan Pak Mahfud tiga ini harusnya kan ada bedanya paling tidak pada tiga level perbedaan satu, perbedaan ideologi dasar berpikir.

Harusnya ada antitesis yang keluar bahwa kita ini berbeda dalam hal misalnya pilihan ideologi ekonomi. Katakanlah, misalnya kalau Mas Anies mengatakan, saya akan mengembangkan ekonomi neoliberal, soal saya percaya kepada kapitalisme, saya menentang teori-teori ekonomi kerakyatan yang sosialistik, karena itu pada akhirnya akan digunakan oleh negara untuk melakukan korupsi, itu bisa itu.

Jadi bagian dari perdebatan dan harusnya begitu kita bertengkar baru yang kedua perbedaannya adalah perbedaan cara kerja perbedaan janji kepada rakyat. Saya kalau menjadi presiden Indonesia dan sudah ada itu kan saya akan menolak perpindahan ibu kota, saya akan hentikan itu seluruh infrastruktur. Saya akan hentikan itu hilirisasi, saya akan jual saja mineral ini, yang penting harganya baik dan ini uangnya lebih cepat daripada hilirisasi. Itu perbedaan enak kan? Ini kan ada cara berpikir yang berbeda.

Barulah yang ketiga itu ada perbedaan orang antara Mas Anies Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Itu memang beda dan orang-orang punya preferensi. Ada yang senang kepada pribadi seperti Mas Anies, ada yang senang kepada Pak Prabowo. Ada yang senang kepada Pak Ganjar.

Dan tiga ini harusnya dihargai sebagai perbedaan. Sehingga kalau ada perbedaan itu artinya apa? Rakyat maunya kamu yang sudah dipilih dan tetapi kalah tetaplah menjadi simbol dari keinginan rakyat yang berbeda itu. Sebab di dalam penjalankan pemerintahan juga harus ada yang berbeda karena kalau nggak ada yang berbeda semua gabung, ya, itu saya bilang bikin saja partai tunggal, Pak Prabowo ketua umumnya, semua gabung saja.

Ternyata nggak ada bedanya begitu saja dong kita jadi partai komunis kayak di China dengan sistem satu partai. Nah, yang gini-gini ini harus kita hargai, sebab dalam jaga banyak kalau akomodasi terhadap perbedaan rakyat yang ada di pikiran rakyat tidak kita lakukan suaru hari itu bisa jadi ledakan. Karena yang namanya aspirasi, nggak bisa diseratakan. Kita di keluarga saja punya anak beda-beda. Coba kalau kita sama ratakan anak-anak kita, bisa marah dia, Dia punya karakter, dia punya cara yang berbeda.

Jadi di luar KIM, bagusnya ada partai politik yang berada di luar pemerintahan?

Bagi yang betul-betul memahami ini, seharusnya mereka membangun tradisi berpikir yang dikehendaki oleh rakyat, bahwa pemerintahan yang terpilih ini harus ada antitesisnya. Karena itulah kemudian harus dikembangkan dapur-dapur berpikir yang menjadi alternatif dari gagasan yang diajukan oleh pemerintahan terpilih itu yang kita kehendaki dari partai-partai yang sebenarnya tidak menjadi bagian dari pendukung Pak Prabowo.

Jadi itulah alasan mengapa Partai Gelora keberatan PKS ikut-ikutan?

Ya, gini juga, mas. Kita ini struggle dengan tradisi berapa sebenarnya jumlah partai politik ideal di Indonesia. Kita pernah mengalami sistem demokrasi liberal tahun 50-an, ada partai politik ada kandidat individu kandidat calon non-partai lalu kemudian orde baru menyenderhanakan kita secara paksa terjadi fusi sesuai dengan aliran yang dianggap pada waktu itu.

Ada orang santri, ada priayi, ada abangan, yang abangan ke merah, yang santri ke hijau, yang abangan yang priayi ke tengah, ke golkar, ke kuning. Tiba-tiba kemarin pilpres juga ada tiga, coba kita pikirkan, apakah benar ini adalah pembedaan yang harus diperkuat dalam pengertian bahwa jangan-jangan ini adalah alternatif yang serius seperti orang Amerika menemukan dirinya, oh, banyak partai tapi mainstream perbedaan ini adalah kaum republik dan kaum demokrat yang konservatif dengan yang liberal.

Di negara-negara Eropa, karena kepentingan, oh, ini ada aliran kaum buruh, ini ada aliran kaum borjuis, ini ada aliran kaum kapitalis, ini ada aliran macam-macam sosialistik dan sebagainya.