Respon Istana Soal Isu Politisasi Bansos Jelang Pemilu 2024

Merespons Tudingan Politisasi Bansos, Tenaga Ahli Utama KSP: Prosesnya Panjang

TRIBUNJAMBI.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Joanes Joko merespons tudingan adanya politisasi bansos dan isu ketidaknetralan Kabinet Indonesia Maju dibawah Presiden Jokowi.

Bantahan itu disampaikannya dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Kamis (18/1/2024).

Menurutnya, program bantuan sosial (Bansos) bukan merupakan program yang tiba-tiba muncul.

Dia menegaskan bahwa program  itu dirancang sejak beberapa tahun sebelumnya.

“Yang pertama, program bansos kan bukan program yang tiba-tiba muncul, begitu. Tapi ini kan program yang sudah dirancang dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun selalu ada program ini,” tuturnya.

“Apa tujuan dari program bansos? Salah satunya adalah mengurangi tekanan hidup yang dialami oleh mayarakat di bawah,” tambahnya.

Dia menambahkan, penyusunan program bansos bukan hanya dilakukan oleh satu kementerian, melainkan melibatkan legislatif dan eksekutif.

“Jadi penyusunan program bansos pun bukan penyusunan program dari satu kementerian tapi juga melibatkan antara eksekutif dan juga dilakukan rapat dengar pendapat oleh DPR pada tahun-tahun yang lalu,” bebernya.

Baca juga: "Bagaimana Aparat Dibawah Bisa Netral Jika Presiden & Kabinet Tidak Netral," Tanya Pengamat Politik

Baca juga: Pihak Istana Buka Soal Kabar Menteri Basuki dan Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Presiden Jokowi

Baca juga: Prabowo Janji Naikkan Gaji Penyelenggara Negara untuk Atasi Potensi Korupsi

“Dan RKP nya diketok pada kurang lebih Oktober-November, dan eksekusinya saat ini," katanya.

Bansos, lanjut dia, dikucurkan karena pemerintah melihat situasi yang dihadapi oleh masyarakat khususnya ekonomi menengah ke bawah.

“Karena bagaimana pun juga, kita melihat kan situasi yang dihadapi oleh masyarakat hari ini, terutama masyarakat kelas menengah ekonomi bawah," katanya.

“Karena memang situasi kenaikan harga karena adanya geopolitik global, termasuk juga karena adanya El Nino, maka ini dilakukanlah bansos itu,” tegasnya.

Oleh sebab itu, ia meminta agar jangan ada pihak yang mempolitisasi bansos tersebut.

Mengenai adanya narasi untuk berterima kasih pada Presiden Jokowi atas adanya bansos, Joko mengatakan, itu berterima kasih pada kebijakan pemerintahan Jokowi.

“Iya, terima kasih kan terima kasih pada kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi, karena kalau Bapak Presiden Jokowi tidak melakukan kebijakan itu maka ya bansos seperti ini tidak akan dikucurkan,” katanya.

Baca juga: Banjir di Kota Jambi Meluas, Al Haris Pastikan Pangan dan Kesehatan Warga yang Terdampak

“Yang harus dilihat jangan hanya dilihat pada bulan-bulan ini. Prosesnya proses panjang, itu sudah proses setahun yang lalu, belum ada prediksi atau apa pun situasi politik seperti yang diframingkan pada hari ini,” tuturnya.

Pengamat Politik Pertanyaan Netralitas Aparat

Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti mempertanyakan sikap netral dari aparat dalam Pemilu 2024.

Hal itu dipertanyakannya lantaran presiden dan jajaran kabinetnya mempertontonkan ketidaknetralan.

Dia mempertanyakan dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Kamis (18/1/2024) dengan tema 'Membaca Netralitas Kabinet Jokowi'.

Saat itu dia menjawab pertanyaan tentang pendapatnya mengenai netralitas dari kabinet Presiden Jokowi saat ini.

“Saya harus berterus terang ya, bahwa ya bagaimana kemudian aparat desa ataupun jajaran ASN di bawah ataupun juga TNI Polri di bawah bisa netral kalau  baik presiden maupun anggota kabinetnya benar-benar tidak netral,” tanyanya.

“Khususnya dalam menggunakan kekuasan, baik itu kekuasaan ekonomi, misalnya kayak penggunaan bansos untuk politik atau kampanye.”

Ketidaknetralan tersebut, juga dalam penggunaan kekuasaan eksekutif dalam mendapatkan dukungan masyarakat.

“Dan juga misalnya penggunaan juga kekuasaan eksekutif di dalam misalnya mendapatkan dukungan dari rakyat pada tingkatan yang di bawah.”

“Kalau kita lihat, Pak Airlangga ini bukan satu kali ini saja melihat beliau mengatakan seperti itu, tapi juga Menteri Predagangan Zulkifli Hasan, Pak Airlangga sendiri berkali-kali mengatakan bahwa bansos itu ngomongnya harus terima kasih kepada Presiden Jokowi,” tambahnya.

Baca juga: Waspada Penyakit Ketika Banjir, Dinkes Muaro Jambi Dirikan Posko Khusus

Mengenai hal itu, Ikrar kemudian juga mempertanyakan apakah pembagian bansos tersebut menggunakan uang pribadi Presiden Jokowi.

“Pertanyaan saya, emangnya itu duitnya pribadi Presiden Jokowi? Kan nggak ya,” tambahnya.

“Itu adalah kebijakan pemerintah untuk menanggulangi, membantu rakyat miskin melaui bantuan langsung tunai itu ya, kalau dulu namanya bantuan langsung tunai atau BLT.”

Ikrar juga memastikan bahwa bansos pun dipolitisasi.

“Ya udah pastilah ya (politisasi bansos), apalagi kalau Anda tahu, bansos yang terkait dengan perubahan iklim, ini juga diperpanjang sampai pertengahan tahun ini,” tuturnya menjawab pertanyaan mengenai adanya politisasi bansos.

“Kemudian juga ada juga bansos tentang bencana alam juga diberikan kepada daerah-daerah yang terkena  angin puyuh atau angin yang di wilayah utara Indonesia, termasuk Sulawesi Utara,” katanya. 

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Asyiknya Menikmati Kue di Atas Sampan Pasar Terapung di Percandian Muaro Jambi

Baca juga: Serap Aspirasi Masyarakat, Bachyuni Bermalam di Bahar Selatan

Baca juga: Waspada Cuaca hingga 23 Januari, Bincang Bareng Kepala BMKG, Ibnu Sulistyono