"Bagaimana Aparat Dibawah Bisa Netral Jika Presiden & Kabinet Tidak Netral," Tanya Pengamat Politik

TRIBUNJAMBI.COM - Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti mempertanyakan sikap netral dari aparat dalam Pemilu 2024.

Hal itu dipertanyakannya lantaran presiden dan jajaran kabinetnya mempertontonkan ketidaknetralan.

Dia mempertanyakan dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Kamis (18/1/2024) dengan tema 'Membaca Netralitas Kabinet Jokowi'.

Saat itu dia menjawab pertanyaan tentang pendapatnya mengenai netralitas dari kabinet Presiden Jokowi saat ini.

“Saya harus berterus terang ya, bahwa ya bagaimana kemudian aparat desa ataupun jajaran ASN di bawah ataupun juga TNI Polri di bawah bisa netral kalau  baik presiden maupun anggota kabinetnya benar-benar tidak netral,” tanyanya.

“Khususnya dalam menggunakan kekuasan, baik itu kekuasaan ekonomi, misalnya kayak penggunaan bansos untuk politik atau kampanye.”

Ketidaknetralan tersebut, juga dalam penggunaan kekuasaan eksekutif dalam mendapatkan dukungan masyarakat.

Baca juga: Tim Hukum Timnas Anies-Muhaimin akan Pidanakan yang Politisasi Bansos untuk Menangkan Calon Tertentu

Baca juga: Pihak Istana Buka Soal Kabar Menteri Basuki dan Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Presiden Jokowi

Baca juga: TKD Prabowo Gibran Jambi Persilakan Tim AMIN Lapor Bawaslu Soal Pemasangan APK

“Dan juga misalnya penggunaan juga kekuasaan eksekutif di dalam misalnya mendapatkan dukungan dari rakyat pada tingkatan yang di bawah.”

“Kalau kita lihat, Pak Airlangga ini bukan satu kali ini saja melihat beliau mengatakan seperti itu, tapi juga Menteri Predagangan Zulkifli Hasan, Pak Airlangga sendiri berkali-kali mengatakan bahwa bansos itu ngomongnya harus terima kasih kepada Presiden Jokowi,” tambahnya.

Mengenai hal itu, Ikrar kemudian juga mempertanyakan apakah pembagian bansos tersebut menggunakan uang pribadi Presiden Jokowi.

“Pertanyaan saya, emangnya itu duitnya pribadi Presiden Jokowi? Kan nggak ya,” tambahnya.

“Itu adalah kebijakan pemerintah untuk menanggulangi, membantu rakyat miskin melaui bantuan langsung tunai itu ya, kalau dulu namanya bantuan langsung tunai atau BLT.”

Ikrar juga memastikan bahwa bansos pun dipolitisasi.

“Ya udah pastilah ya (politisasi bansos), apalagi kalau Anda tahu, bansos yang terkait dengan perubahan iklim, ini juga diperpanjang sampai pertengahan tahun ini,” tuturnya menjawab pertanyaan mengenai adanya politisisasi Bansos.

Baca juga: Viral Istri Tak Akui Suami Saat Kepergok Jalan dengan Pria Lain, Diduga Diselingkuhi Duluan

“Kemudian juga ada juga bansos tentang bencana alam juga diberikan kepada daerah-daerah yang terkena  angin puyuh atau angin yang di wilayah utara Indonesia, termasuk Sulawesi Utara,” katanya. 

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: 4 Potret Dinar Candy Liburan Bareng Ko Apex dan Anak-anak Ayu Soraya

Baca juga: Download Game GTA San Andreas NETFLIX Gratis 2024 MOD APK 1.72 Kualitas HD

Baca juga: Kalah 2 Kali, PSMS Medan Berhasrat Keluar dari Lubang Jarum, Legimin Bicara Peluang ke Semifinal