Ruang Paripurna DPRD Batanghari Gagal Dibangun Tahun Ini, Anita Yasmin Minta Dinas PUTR Evaluasi

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN -Pemerintah Kabupaten Batanghari dan DPRD Kabupaten Batanghari pada tahun anggaran 2022 telah menyetujui usulan pembangunan ruang Paripurna DPRD Kabupaten Batanghari.

Namun, hingga saat ini pembangunan ruangan paripurna tersebut urung dilaksanakan, bahkan dipastikan batal dibangun tahun 2023 ini.

Ruangan Paripurna DPRD Kabupaten Batanghari yang direncanakan akan dibangun dengan anggaran sekitar Rp5,5 miliar tersebut gagal dibangun lantaran tidak ada pihak ketiga yang bersedia mengambil proyek tersebut.

Ketua DPRD Kabupaten Batanghari, Anita Yasmin akhirnya menanggapi hal tersebut. Dia mengatakan bahwa pihaknya sudah mendapatkan kabar terkait batalnya pembangunan ruang paripurna DPRD ditahun 2023 ini.

"Saya sempat sampaikan, bahwa ada beberapa pekerjaan yang terkesan belum dilelang dan lain sebagainya. Dan menumpuk di akhir tahun, mungkin pekerjaan yang sifatnya fisik kalau di akhir tahun agak riskan untuk dilaksanakan dan akhirnya itu menjadi salah satu faktor pihak ketiga enggan," ujarnya.

Anita meminta kepada dinas terkait yakni Dinas PUTR Kabupaten Batanghari untuk melakukan evaluasi. Lantaran terkesan lambat dalam proses lelang proyek pembangunan ruangan paripurna DPRD tersebut.

"Tidak masalah cuma memang OPD terkait harus dievaluasi, karena memang ketika sudah dilaksanakan ketuk palu anggaran. Dapat dipastikan anggarannya ada. Baik DPRD dan daerah pasti sepakat," jelasnya.

Sebelumnya, Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief mengungkapkan bahwa kendala pembangunan ruangan paripurna tersebut dikarenakan tidak ada rekanan yang mau mengerjakan.

"Menurut laporan dari (bidang, red) barang dan jasa sudah dilelang tapi tidak ada penawarnya," kata Fadhil pada Kamis (7/9/2023).

Padahal rencana pembangunan ruang paripurna tersebut telah disepakati baik dari Pemerintah Kabupaten Batanghari dan DPRD Batanghari. Lantaran, ruangan yang saat ini ada dianggap belum memenuhi kebutuhan terlebih saat acara besar.

"Kita juga pengen tahu kok bisa terjadi begitu. Tapi tidak ada penawarannya. Dan menurut PU dengan waktu yang singkat tidak bisa dilaksanakan di tahun anggaran 2023 ini," jelasnya.

Karena hingga akhir tahun ini, tidak ada rekanan yang menyanggupi untuk pembangunan ruang paripurna tersebut. Fadhil mengatakan bahwa pembangunan tersebut urung dilaksanakan.

"Dan kalau mau dianggarkan di tahun depan juga harus dievaluasi. Jangan sampai dianggarkan lagi tetapi tidak ada yang mau mengerjakannya," jelas Fadhil.

Baca juga: Bupati Tanggapi Batalnya Rencana Pembangunan Ruang Rapat DPRD Batanghari Senilai Rp 5,5 Miliar

Baca juga: KPU Batanghari Sudah Berkirim Surat Nama Pengganti Almarhum Hartono di DPRD Batanghari

Baca juga: Sedang Paripurna DPRD Batanghari Didemo Warga Suku Anak Dalam