DPRD Sarankan Gubernur Jambi Bentuk BUMD untuk Menarik PAD dari SKK Migas

Dewan Dorong Pemprov Jambi Jadi Pengelolaan Sumur Hulu Migas Melalui Pengalihan Participating Interest

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI-Anggota DPRD Provinsi Jambi mendorong Pemerintah Provinsi Jambi terkait pengelolaan sumur-sumur hulu migas melalui “Participating Interest 10 Persen".

Terutama pada Wilayah Kerja South Jambi B, Wilayah Kerja South Betung, Wilayah Kerja Tungkal dan Wilayah Kerja Blok Jabung.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai PPP Berkarya Kamaluddin Havis, saat membacakan Pendapat Akhir Fraksinya di Paripurna DPRD Provinsi Jambi beberapa waktu lalu.

"Kami mendorong Pemprov Jambi membentuk usaha tetap dalam pengelolaan hulu migas melalui pengalihan Participating Interest (PI). Terutama untuk merevitalisasi penggunaan sumur-sumur minyak tua untuk dikelola kembali sebagi salah satu potensi PAD Jambi," kata Kamaluddin Havis.

Ia juga mengatakan pemanfaatan itu dapat dilaksanakan oleh BUMD ataupun KUD dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Jambi.

"Sekali lagi kami mendorong Gubernur untuk membentuk tim percepatan sekaligus merelisasikan dan segera menyiapkan progres terkait dengan membentuk badan usaha termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menarik PAD dari PI 10 persen dari perusahaan SKK Migas," tutupnya.

Baca juga: Dewan Soroti Kinerja Pemprov Jambi yang Belum Bisa Dapatkan PAD PI 10 Persen dari SKK Migas

Baca juga: 11 OPD Tidak Mencapai Target Retribusi Jasa Usaha, DPRD Jambi: Perlu Diberi Perhatian Serius

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Pinto Jayanegara Hadiri Peresmian Gedung Baru BNNP Jambi