Jelang Anies Baswedan Pensiun dari Gubernur DKI Diprotes, Stephanie: Tak Bangun 15 Puskesmas di 2022

TRIBUNJAMBI.COM - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta melayangkan protes kepada Pemerintah DKI Jakarta terkait pelayanan kesehatan semasa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur.

Protes itu disampaikan saat rapat paripurna tentang pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (LP2APBD) tahun anggaran 2022, Senin (24/7/2023).

Hal itu disampaikan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Stephanie Octavia saat pembacakan pemandangan umum PDI Perjuangan.

Stephanie mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak membangun satupun puskesmas di 2022 lalu.

“Tahun 2022 ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak membangun satupun puskesmas di Ibu Kota," kata Stephanie Octavia saat pembacakan pemandangan umum PDI Perjuangan.

Dia mengungkapkan bahwa di DKI Jakarta ada 15 kelurahan tak memiliki Puskesmas.

"Padahal masih terdapat 15 kelurahan yang belum memiliki Puskesmas,” imbuhnya.

Bahkan Stephanie merinci 15 kelurahan yang belum memiliki Puskesmas itu.

Baca juga: Elektabilitas Prabowo Subianto Unggul, Ganjar Pranowo Ditengah dan Anies Baswedan Dibawah, Mengapa?

Baca juga: Belum Usai Kasus Inses di Purwokerto, Kini Ayah di Purbalingga Setubuhi Anak Kandung Hingga Hamil

Baca juga: Login Chat GPT- Cara Menggunakan Chat GPT Open AI di Microsoft Word, Selesaikan Tugas Jadi Mudah!

Diantaranya adalah Duri Selatan; Jembatan Lima; Karanganyar; Tangki; Gambar; Gunung Sahari Selatan; Cikini; Senen; Glodok; Gondangdia; Kebon Kacang; Kemayoran; Cipedak; Karet Semanggi dan Kebayoran Lama Selatan.

Kata Stephanie, ketiadaan fasilitas kesehatan tingkat pertama akan menyulitkan masyarakat untuk memperoleh haknya.

Harusnya, kata dia, pemerintah daerah memperhatikan hak-hak kesehatan masyarakatnya.

“Tentu hal ini menghambat masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar," katanya.

"Bagaimana pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dapat menanggulangi pelayanan kesehatan di 15 kelurahan tersebut. Mohon penjelasan,” lanjutnya.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta menjawab kritik dari Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta soal ketiadaan puskesmas di 15 kelurahan Jakarta.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengakui, 15 kelurahan di Jakarta memang belum memiliki puskesmas.

Namun dia mengingatkan, konsep dasar puskesmas di Kementerian Kesehatan bukanlah tingkat kelurahan, tetapi kecamatan.

“Aslinya kalau kita lihat regulasi Kemenkes itu based-nya (dasarnya) kecamatan," ujar Ani, Selasa (25/7/2023).

"Kemudian di DKI, memang dibuat supaya ada di tingkat kelurahan karena kepadatan penduduk DKI cukup tinggi,” imbuhnya.

Ani mengungkapkan, jika di satu lokasi kelurahan tidak memiliki puskesmas, maka akan dilayani oleh puskesmas kecamatan.

Soalnya semua puskesmas yang ada di tingkat kelurahan berada di bawah puskesmas tingkat kecamatan.

Baca juga: Siapa Cawapres Anies Baswedan? Pengamat Sebut Mengerucut ke 2 Nama, Pilih Yenny Wahid Atau AHY?

“Betul memang ada beberapa kelurahan yang belum ada puskesmas, tetapi di tempat-tempat yang belum ada puskesmas kelurahan, biasanya ada mekanisme lain," ucapnya.

"Misal itu ada Pos Kesehatan yang dari petugas (puskesmas) kecamatan yang akan datang ke situ setiap hari,” kata Ani.

Meski demikian, kata Ani, Pemerintah DKI tetap berencana membangun puskesmas tingkat kelurahan untuk memenuhi kebutuhan masyakarat di bidang kesehatan dasar.

Sejauh ini kendala yang dihadapi dinkes beragam, namun yang utama adalah keterbatasan lahan untuk pembangunan puskesmas.

“Ada di perencanaan anggarannya, tahun ini kalau nggak salah ada beberapa yang dibangun di 2024 sudah ada. Jadi roadmap, pemenuhannya bertahap dan tidak semuanya 15 dibangun di satu tahun,” jelas Ani.

Kata dia, pembangunan puskesmas memang menjadi rencana strategis (Renstra) Pemerintah DKI.

Seingat dia, pembangunan akan diselesaikan sampai 2026 mendatang.

“Sudah masuk di Renstra kami, 15 lokasi yang ada dari data memang kami masukan, itu jadi atensi kami juga. Semuanya sudah direncanakan di renstra,” imbuhnya.

Baca juga: Berita KKB Papua Hari Ini- Opsi Panglima TNI Soal Pembebasan Pilot Susi Air dari Egianus Kogoya

“Tahapannya (pembangunan) dibagi-bagi, dikarenakan ketika eksekusi di tempat mana yang akan dilakukan pembangunan, tentu kembali pada mana yang paling membutuhkan,” lanjutnya.

Menurut dia, beragam cara yang dapat ditempuh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dasar.

Dari pembangunan puskesmas baru menggunakan lahan daerah, hingga melaksanakan rehabilitasi puskesmas yang sudah ada.

“Nanti dari setiap itu kami identifikasi kalau di situ memang sudah ada beberapa puskesmas, kami tingkatkan fasilitasnya kalau sudah ada, kami cek lahannya," ucapnya.

"Oh lahannya memenuhi syarat dari kajian-kajian feasibility study, di sekitarnya memenuhi syarat kami rehab, kalau memang memungkinkan kami rehab, tapi kalau lahannya terlalu kecil, aksesnya terlalu sempit kami akan cari di tempat yang lain,” pungkasnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: 7 Penyebab Gagal Daftar Kartu Prakerja, Data Tidak Valid Kerap Terjadi

Baca juga: Disebut Dalam Sidang Kasus Korupsi Minyak Goreng, Peran Airlangga Hartarto Didalami

Baca juga: Belum Usai Kasus Inses di Purwokerto, Kini Ayah di Purbalingga Setubuhi Anak Kandung Hingga Hamil

Baca juga: Aksi Arogan Pengawal Airlangga Hartarto Usai Diperiksa Kejagung Soal Kasus Korupsi Minyak Goreng

Artikel ini diolah dari WartaKotalive.com