Jelang Anies Baswedan Pensiun dari Gubernur DKI Diprotes, Stephanie: Tak Bangun 15 Puskesmas di 2022
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta melayangkan protes kepada Pemerintah DKI Jakarta terkait pelayanan kesehatan semasa jabatan Anies Baswedan jadi Gubernur
Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Darwin Sijabat
Namun dia mengingatkan, konsep dasar puskesmas di Kementerian Kesehatan bukanlah tingkat kelurahan, tetapi kecamatan.
“Aslinya kalau kita lihat regulasi Kemenkes itu based-nya (dasarnya) kecamatan," ujar Ani, Selasa (25/7/2023).
"Kemudian di DKI, memang dibuat supaya ada di tingkat kelurahan karena kepadatan penduduk DKI cukup tinggi,” imbuhnya.
Ani mengungkapkan, jika di satu lokasi kelurahan tidak memiliki puskesmas, maka akan dilayani oleh puskesmas kecamatan.
Soalnya semua puskesmas yang ada di tingkat kelurahan berada di bawah puskesmas tingkat kecamatan.
Baca juga: Siapa Cawapres Anies Baswedan? Pengamat Sebut Mengerucut ke 2 Nama, Pilih Yenny Wahid Atau AHY?
“Betul memang ada beberapa kelurahan yang belum ada puskesmas, tetapi di tempat-tempat yang belum ada puskesmas kelurahan, biasanya ada mekanisme lain," ucapnya.
"Misal itu ada Pos Kesehatan yang dari petugas (puskesmas) kecamatan yang akan datang ke situ setiap hari,” kata Ani.
Meski demikian, kata Ani, Pemerintah DKI tetap berencana membangun puskesmas tingkat kelurahan untuk memenuhi kebutuhan masyakarat di bidang kesehatan dasar.
Sejauh ini kendala yang dihadapi dinkes beragam, namun yang utama adalah keterbatasan lahan untuk pembangunan puskesmas.
“Ada di perencanaan anggarannya, tahun ini kalau nggak salah ada beberapa yang dibangun di 2024 sudah ada. Jadi roadmap, pemenuhannya bertahap dan tidak semuanya 15 dibangun di satu tahun,” jelas Ani.
Kata dia, pembangunan puskesmas memang menjadi rencana strategis (Renstra) Pemerintah DKI.
Seingat dia, pembangunan akan diselesaikan sampai 2026 mendatang.
“Sudah masuk di Renstra kami, 15 lokasi yang ada dari data memang kami masukan, itu jadi atensi kami juga. Semuanya sudah direncanakan di renstra,” imbuhnya.
Baca juga: Berita KKB Papua Hari Ini- Opsi Panglima TNI Soal Pembebasan Pilot Susi Air dari Egianus Kogoya
“Tahapannya (pembangunan) dibagi-bagi, dikarenakan ketika eksekusi di tempat mana yang akan dilakukan pembangunan, tentu kembali pada mana yang paling membutuhkan,” lanjutnya.
Menurut dia, beragam cara yang dapat ditempuh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dasar.
KEJAHATAN Kemanusiaan di Tubuh TNI, Legislator PDIP Desak Penyiksa Prada Lucky Dihukum Maksimal |
![]() |
---|
NASIB 2 ASN Mesum di Mushola Kini Terancam Dipecat, Sesama Pegawai Puskesmas Itu Viral di TikTok |
![]() |
---|
PEGAWAI Puskesmas Ketahuan Mesum di Mushola, Rupanya Pelaku Sudah Beristri, Dinkes: Pembinaan |
![]() |
---|
BERLEBIHAN Anggap Makar Kibarkan Bendera One Piece, Politisi PDIP: Ini Bentuk Ekspresi |
![]() |
---|
JAWABAN KPK Usai Disindir Ketum PDIP Megawati Soal Amnesti Hasto |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.