Usai Partai Buruh, Kini PSI Tantang DPR RI Bentuk Pansus Soal Transaksi Janggal Rp 349 T di Kemenkeu

“Tahun 2017, Kepala PPATK memberikan langsung data temuan kepada sejumlah pejabat Kementerian Keuangan antara lain Dirjen Bea Cukai dan Inspektur Jenderal. Namun laporan ini nampaknya tidak sampai ke Bu Sri Mulyani. Jika benar demikian masalah ini sangatlah serius,” ujarnya.

Baca juga: Mahfud MD Ungkap Transaksi Janggal 349 Triliun, PSI: Salut, Tak Makan Gaji Buta, Kerja, dan Kerja

Untuk itu, PSI meminta DPR segera membentuk Panitia Khusus atau Pansus. Jika kasus ini melaju tanpa pengawalan spesial atau memperlihatkan kesungguhan sebagai elite politik, dia khawatir, upaya memberantas tindak pidana pencucian uang akan sulit dilakukan.

“Bola kini ada di tangan Wakil Rakyat di Senayan,” terangnya.

Grace menduga, kasus ini tidak hanya melibatkan uang jumbo Rp349 triliun, melainkan juga dugaan sindikat pencucian uang yang melibatkan banyak pejabat Kementrian Keuangan dan Kementrian lain.

Sehingga pembentukan Pansus untuk kasus ini merupakan sebuah keharusan.

“Sekali lagi, PSI minta segera dibentuk Pansus DPR terkait kasus dugaan transaksi janggal Rp349 triliun. Rakyat sedang menunggu niat baik DPR,” tutupnya.

Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Penampakan Tas Hermes Limited Edition Krisdayanti Saat Blusukn ke Pasar Tradisional

Baca juga: Ahmad Dhani Siap Jadi Ayah Angkat Tissa Biani: Saya Menawarkan

Baca juga: Sepucuk Surat Anas Urbaningrum dari Balik Jeruji Jelang Bebas, Siap Buka-Bukaan Soal Kriminalisasi

Baca juga: Jadwal Acara NET TV Hari ini Senin 3 April 2023: Drakor Gumawo dan Program Rangkaian Berbuka

Artikel ini telah diolah dari Tribunnews.com