WAWANCARA EKSKLUSIF Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Demokrasi Indonesia dan Cebong-Kampret

Kita punya konstitusi. Itulah pegangan kita berbangsa bernegara. Kemarin ada orang minta Pak Jokowi diturunkan. Saya bilang saya tidak setuju karena bertentangan dengan konstitusi.

Kalau mau diganti ya ganti tunggu nanti ada saatnya, ada masanya. Tidak bisa kita jatuhkan di tengah jalan. Itu bertentangan dengan konstitusi, bisa menjadi chaos. Saya ini mantan Ketua MPR ngerti betul aturan. Saya menentang teman-teman yang mau menjatuhkan bahwa itu perilaku yang berlawanan dengan konstitusional. Ini berbahaya bagi kita berbangsa bernegara.

Bisa chaos. Kita bisa tidak punya pegangan lagi. Bangsa yang tidak punya pegangan bayangin. Karena itu saya mengatakan ada konstitusi lima tahun dan bisa dipilih kembali satu kali lagi.

Kalau mau tiga periode tentu bisa tapi ubah konstitusinya. Merubah konstitusi sangat panjang ceritanya dan itu domainnya partai politik. Domainnya ada di parlemen. Kalau saya mengatakan konstitusi dua kali. Dulu MPR lembaga tertinggi sekarang sudah tidak lagi. Kalau ditanya mungkin tidak, ya mungkin tetapi sulit.

Ngomong-ngomong apakah Anda pernah diajak bicara untuk membahas khusus soal tiga periode?

Belum, saya ini mantan Ketua MPR, yang selalu kita diskusikan mulai periode sebelum saya, periode saya, dan sekarang Pak Bambang (Soesatyo) bahwa kita dulu memang partai politik sepakat Indonesia perlu pokok-pokok pikiran haluan negara.

Misalnya begini, India siapapun presidennya program ruang angkasa tidak berubah. Kalau kita ganti presiden nanti ganti lagi. Itu yang perlu pokok-pokok pikiran. Atau India itu nuklir, IT tidak berubah siapapun presidennya. Kita tidak ada visi misi yang long term.

Saya pernah beberapa kali ke Tiongkok, ya yang bagus perlu kita pelajari. Di Shanghai mereka tidak hanya visi misi tetapi 100 tahun ke depan sudah ada animasinya. Kita bisa menonton gambar perkiraan Tiongkok di tahun 2045.

Kalau di Indonesia ganti pemerintah nanti ganti kebijakan.

Itu disepakati di MPR. Yang lain belum kita bahas (tiga periode). Jadi namanya amandemen terbatas. Zaman saya setelah selesai itu juga direkomendasikan ke Pak Bambang sekarang. Itu yang dibicarakan sekarang nggak ada yang lain. Karena kalau ada yang lain, mundur semua tidak ada yang mau. (tribun network/Vincentius Jyestha)

Baca juga: WAWANCARA EKSKLUSIF Dirut Garuda Irfan Setiaputra Soal Rp70 T dan Amanah Utang Menggunung

Baca juga: WAWANCARA EKSKLUSIF Akidi Tio Bukan Konglomerat Indonesia, Kepala PPATK Blak-blakan (Bagian II)

Baca juga: WAWANCARA EKSKLUSIF Kepala PPATK Soal Transaksi Keuangan Rp2 Triliun Akidi Tio