Breaking News:

Berita Nasional

DICIDUK KPK, Gubernur Sulsel Diduga Korupsi? Padahal Provinsinya Sukses Jadi yang Terbaik Versi ASN

Dikutip Tribunjambi.com dari Kompas TV, selain Nurdin, lima orang lainnya turut diamankan pula termasuk seorang kontraktor.

KOMPAS.COM/HIMAWAN
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah saat mendatangi asrama mahasiswa asal Papua di Jalan Lanto Dg Pasewang, Kota Makassar, Senin (19/8/2019) malam. 

TRIBUNJAMBI.COM - Kabar penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat malam (26/2/2021) cepat tersebar.

Nurdin Abdullah diketahui diciduk KPK terkait dengan dugaan kasus tindak pidana korupsi.

Dikutip Tribunjambi.com dari Kompas TV, selain Nurdin, lima orang lainnya turut diamankan pula termasuk seorang kontraktor.

Hingga kini memang belum jelas Nurdin Abdullah diamankan dalam perkara apa.

Baca juga: Sedang Tidur, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Dijemput KPK, Terjerat Korupsi dan BB Uang Sekoper

Baca juga: Sebelum Ditangkap KPK,Ternyata Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Pernah Terima Penghargaan Antikorupsi

Baca juga: Kasus Korupsi di Mersam, Saksi Ungkap Pembangunan Turap di Desa Kembang Tanjung Melenceng dari RAB

Padahal, secara kinerja, dirinya berhasil membawa Sulawesi Selatan pada bulan lalu ditetapkan sebagai provinsi terbaik se-Indonesia versi Komisi Aparatur Sipil Negara.

Wakil Presiden RI Ma'aruf Amin bahkan dalam sambutannya secara virtual mengatakan pencapain ini diraih Provinsi Sulsel maupun daerah lainnya, merupakan suatu keseriusan pemerintah untuk mencapai tujuan reformasi dan birokrasi.

"Pencapaian ini mencerminkan keseriusan instansi pemerintah tersebut, untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi," ujar Wakil Presiden Ma'aruf Amin, Kamis (28/1/2021).

KH Maruf Amin, Wakil Presiden Indonesia
KH Maruf Amin, Wakil Presiden Indonesia (IST)

Sementara itu, Nurdin pun mengatakan Sulsel bakal menjadi provinsi pertama yang menerapkan merit system kedepannya.

Ini merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

Semua itu diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020.

Halaman
12
Editor: Andreas Eko Prasetyo
Sumber: GridHot.id
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved