Polemik Gelar Pahlawan Soeharto, Menteri HAM Natalius Pigai: Saya No Comment, Titik!

TRIBUNJAMBI.COM - Keputusan Presiden RI, Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Jenderal Besar TNI (Purn.) Soeharto terus memicu gelombang pro dan kontra di tengah masyarakat.

Adanya penolakan itu terutama terkait isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) selama masa pemerintahannya.

Menariknya, di tengah pusaran polemik tersebut, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, memilih untuk mengambil jarak dan menolak memberikan komentar resmi. 

Sikapnya yang tegas dan singkat itu disampaikan saat ditemui awak media di Gedung Kiai Haji Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Kementerian HAM, Jakarta Selatan, pada Selasa (11/11/2025).

"Begini, pemberian penghargaan kepada Pak Harto, saya Menteri HAM, saya no comment, titik," ujar Pigai, menampakkan keengganan untuk masuk dalam perdebatan publik.

Pernyataan "no comment" dari seorang Menteri HAM ini sontak menjadi sorotan. 

Biasanya, isu terkait dugaan pelanggaran HAM berat yang dilekatkan pada rezim Orde Baru menjadi perhatian utama Kementerian HAM. 

Baca juga: Soeharto Pahlawan Nasional, Kader AMPG Jambi: Bukti Pengabdian Bagi Negeri Dihargai dan Inspirasi

Baca juga: Sempat Acungkan Parang ke Polisi, Pelaku Penganiayaan di Jambi Akhirnya Diciduk

Baca juga: Misteri Fosil Tulang Raksasa di Kebun Tanjabbar Terkuak, DR Agus: Ikan Paus, Bukti Jambi Lautan

Sikap Pigai ini mengindikasikan sensitivitas tinggi dari isu tersebut, bahkan di kalangan pejabat tinggi negara.

Konteks Penganugerahan yang Bersejarah

Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto dan sembilan tokoh lainnya disahkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Keppres ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2025, menjelang peringatan Hari Pahlawan.

Meskipun mendapat dukungan signifikan dari beberapa kalangan yang mengapresiasi jasa-jasa pembangunan Soeharto, keputusan ini juga menuai kecaman keras dari kelompok aktivis HAM dan korban Orde Baru. 

Mereka menilai, penetapan ini mencederai keadilan dan fakta sejarah, mengingat adanya sembilan dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di bawah kepemimpinan Soeharto, seperti Peristiwa 1965-1966 dan Penembakan Misterius (Petrus).

Berikut beberapa penolakan terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional terhadap Soeharto.

Hasto Singgung Catatan Keras Mahfud MD

Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke-2, Soeharto menuai tanggapan lugas dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). 

Respon itu disampaikan melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.