Anggaran Dinas PUPR Provinsi Jambi Terjun Bebas, Tak Ada Pembangunan Jalan Baru, Cuma Rp286 Miliar

Selain itu kata sekda, dorongan besar juga berasal dari DPRD untuk membuka unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB).

Penambahan USB dan RKB ini tidak didominasi di Kota Jambi melainkan juga di beberapa daerah. Seperti di Kabupaten Kerinci akan dibangun USB sekolah luar biasa (SLB) karena di sana belum ada SLB sedangkan lahan tersedia dari bantuan anggota dewan.

Kemudian pembangunan USB SMA juga akan didirikan di Kota Jambi tepatnya di daerah Mayang. Karena menurut Sudirman pemda memiliki lahan di daerah Mayang untuk dibangun sekolah.

Baca juga: Karni Ilyas Terseret Kasus di Manggarai, Hari Ini Diperiksa, Apa Kasusnya Sampai Negara Rugi Rp 3 T

Baca juga: Lahar Panas Gunung Semeru Menerjang, Penambang Pasir Lari Tunggang Langgang, 550 Warga Mengungsi

Baca juga: Ahok Bermasalah Lagi, Kasus Pembelian Lahan di Cengkareng Kembali Diungkap MAKI

"Ini dalam rangka menanggulangi persoalan penerimaan peserta didik baru yang tidak tertampung. Misalnya lulusan SMP 12 ribu orang ternyata daya tampung sekolah SMA negeri hanya 6.000 orang," sebut Sudirman.

Selain itu kata Sudirman, untuk anggaran gaji guru honor, khusus guru SLB akan ditingkatkan menjadi Rp1,8 juta per bulan. Sedangkan gaji guru honor sekolah biasa tetap sama dengan biasnya.

Sementara itu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tiga proyek pembangunan yang diajukan oleh pemkab ditiadakan.. Hal ini disampaikan oleh Saifudin, anggota DPRD Kabupaten Tanjabbar.

Saifudin mengungkapkan bahwa dalam APBD 2021 pihaknya telah melakukan tahapan pembahasan. Ia menyebutkan bahwa dalam pembahasan bersama, ada sejumlah pengalihan anggaran yang dirasa oleh dewan, atas dasar untuk kepentingan masyarakat.

"Perubahan itu sebenarnya untuk visi dan misi dari Pak Bupati juga. Jadi apa-apa yang kita alihkan untuk kepentingan masyarakat menurut dewan," katanya kemarin.

Setidaknya ada empat proyek pembangunan yang akan dijalankan pada 2021 yang ditunda. Contohnya pembangunan gedung Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kuala Tungkal yang dianggarkan sekitar Rp 8,5 miliar. Sekitar Rp1 miliar dari dana itu dialihkan untuk gaji RT, guru PAUD, guru madrasah.

“Kemudian sekitar Rp7 miliar kita alihkan ke Seberang kota. Ini kita alihkan untuk kepentingan masyarakat menurut anggota dewan," ungkapnya.

Baca juga: Anggap Timbulkan Ketidak Nyamanan, Nikita Mirzani Didukung Laporkan Maaher At-Thuwalibi ke Polisi

Baca juga: Sinopsis Naagin Episode 2 Tayang di ANTV, Naagin Ingin Balas dendam

Baca juga: Anggap Timbulkan Ketidak Nyamanan, Nikita Mirzani Didukung Laporkan Maaher At-Thuwalibi ke Polisi

Dijelaskan oleh Saifudin bahwa kenaikan gaji untuk ketua RT ini sebenarnya merupakan janji bupati di awal-awal menjabat.

Selain itu pembangunan lainnya yang “dinolkan” dalam APBD 2021 yaitu pembangunan Pagar MTQ yang dianggarkan Rp4 miliar. Terkahir pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang rencananya akan dibangun di belakang rumah dinas kantor bupati. (kip/sul)