Breaking News:

Berita Jambi

Anggaran Dinas PUPR Provinsi Jambi Terjun Bebas, Tak Ada Pembangunan Jalan Baru, Cuma Rp286 Miliar

Anggaran di Dinas Pekerjaam Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi tahun 2021 terjun bebas.

Editor: Rahimin
tribunjambi/zulkifli azis
Rapat di DPRD Provinsi Jambi. Untuk 2021 anggaran Dinas PUPR Jambi terjun bebas, tak ada pembangunan jalan baru, Cuma Rp286 Miliar 

Anggaran Dinas PUPR Jambi, Terjun Bebas, Tak Ada Pembangunan Jalan Baru, Cuma Rp286 Miliar

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Anggaran di Dinas Pekerjaam Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi tahun 2021 terjun bebas.

Organisasi perangkat daerah (OPD) yang biasanya memiliki anggaran jumbo dibanding OPD lain ini, tak banyak mendapatkan dana di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun 2021 yang diketok Senin (30/11/2020) malam.

Tahun depan Dinas PUPR Provinsi Jambi hanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp286 miliar. Sebagai pembanding, tahun 2020 Dinas PUPR mendapat alokasi Rp700 miliar.

Lantaran minimnya anggaran ini, Komisi III DPRD Provinsi Jambi menyarankan agar Dinas PUPR memprioritaskan pada pemeliharaan terhadap jalan-jalan provinsi.

Baca juga: ARNO Ditangkap Densus 88, di Dalam Rumah Ditemukan Celana Loreng, Peluru dan Besi Diruncingkan

Baca juga: TNI Kirimkan Pasukan Khusus dari Kostrad, Marinir dan Tontaikam ke Sigi, Buru Kelompok Ali Kalora

Baca juga: 400 Warga Bakar Rumah Calon Bupati Boven Digoel, Satu Polisi Terluka Kena Panah di Punggung

"Jadi kita akan lebih fokus melakukan pemeliharaan dan menjamin jalan-jalan provinsi tetap fungsional atau bisa dilalui," kata Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi Ahmad Fauzi Ansori, kepada Tribunjambi.com, Selasa (1/12/2020).

Fauzi menyebut, hampir dikatakan pola kontraktual sepeti yang dilakukan tahun 2020 ini tidak bisa terakomodir tahun 2021 mengingat pertimbangan keuangan daerah kita.

"Tidak ada pembangunan jalan baru, yang ada hanyalah peningkatan efektifitas dan pemeliharaan jalan. Saya kira itu aja kebijakanya dan kita memang lebih fokus kepada mandatory spending pemerintah pusat, misalnya di bidang pendidikan cukup alokasinya 20 persen. Kemudian satu hal lagi adalah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang harus dibiayai oleh APBD," jelasnya.

Pengesahan APBD Provinsi Jambi 2021 di DPRD Provinsi Jambi.
Pengesahan APBD Provinsi Jambi 2021 di DPRD Provinsi Jambi. (Tribunjambi/Zulkifli)

Mandatory spending adalah pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang dengan tujuan mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Contoh penerapannya adalah, anggaran sektor pendidikan dialokasikan 20 persen dari APBD, anggaran kesehatan dialokasikan minimal 10 persen dari APBD.

Lalu bagaimana dengan nasib Ujung Jabung? Fauzi menyebut tetap jadi prioritas pemerintah dengan melakukan pembebasan lahan. "Harapan kita dengan pembebasan lahan ini, ada kucuran dari pemerintah pusat," pungkasnya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved