Jokowi Sentil Menteri, Ketua DPK PKS: Reshuffle Hak Prerogatif Kok, Kecuali Pak Presiden Takut
Presiden Joko Widodo kembali menyentil kinerja para menteri dalam penanganan Covid-19, saat rapat di Istana Merdeka , Jakarta, Senin (3/8/2020).
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM - Presiden Joko Widodo kembali menyentil kinerja para menteri dalam penanganan Covid-19, saat rapat di Istana Merdeka , Jakarta, Senin (3/8/2020).
Hal itu mendapat tanggapan dari pimpinan-pimpinan partai. Seperti dikatakan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mardani Ali Sera.
Dikatakannya, Presiden Jokowi sebaiknya mencari akar penyebab kinerja para menteri belum sesuai dengan yang dikehendaki.
"Pertama, mulailah melihat akar masalahnya. Kalau disuruh lari tapi kakinya diikat, ya enggak akan bisa lari. Mau dimarahi seratus kali juga tidak bergerak. Potong atau selesaikan akar masalahnya, bisa regulasi, bisa juga kapasitas menterinya," kata Mardani saat dihubungi, Selasa (4/8/2020).
• Terkait Kasus Djoko Tjandra, Kejagung Bakal Usut Dugaan Aliran Dana ke Jaksa Pinangki
• Presiden Keluhkan Kinerja Menteri, Waketum PAN: Apa Perlu Jokowi Marah Ketiga Kali Baru Resuhffle
• Ketua KPK Dilaporkan Dugaan Langgar Kode Etik, Tumpak: Dewas Segera Rampungkan Penanganan Kasusnya
Mardani memaklumi Presiden Jokowi pada kali pertama jengkel terhadap kinerja para menteri karena rendahnya penyerapan anggaran kementerian dan lembaga.
Kendati demikian, pada kali kedua ini, Mardani menilai, hal tersebut tak elok dilakukan oleh Presiden.
Mardani mengatakan, presiden punya hak prerogatif untuk melakukan reshuffle kabinet Indonesia Maju .
"Ayo marah sekali wajar. Marah berkali-kali tidak wajar. Pak Presiden punya otoritas penuh, sayang kalau diumbar emosinya. Mesti dieman-eman karena banyak pekerjaan besar menanti Pak Presiden. Reshuffle hak prerogatif kok. Kecuali Pak Presiden takut. Jadi bukannya ambil aksi malah reaktif," ujarnya.
Lebih lanjut, Mardani menyarankan agar pemerintah memiliki Key Performance Indicator (KPI) sebagai alat ukur efektivitas kinerja para menteri.
• Ponari si Dukun Cilik Menikah, Saat Ijab Kabul Sempat Gugup dan Beberapa Hari Sempat Kesulitan Tidur
• Berpotensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada 2020,Perludem: Ada Calon Alternatif
• Wanita di Muratara Ini Mau Muntah Saat Mandi Darah Kerbau, Bayar Nazar Karena Jadi Sarjana
"Buat KPI yang jelas. Disuruh lari tapi ke mana dan buat apa? Tanpa KPI tidak bisa seseorang secara adil dinilai. Tetapkan KPI," pungkasnya.
Diberitakan, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan para menteri ihwal rendahnya penyerapan anggaran stimulus Covid-19.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas penanganan Covid-19 di Istana Merdeka , Jakarta, Senin (3/8/2020).
"Saya melihat memang urusan realisasi anggaran ini masih sangat minim sekali. Sekali lagi dari Rp 695 triliun stimulus untuk penanganan Covid, baru 20 persen yang terealisasi," ujar Jokowi.
"Rp 141 triliun yang terealisasi, sekali lagi baru 20 persen, masih kecil sekali," kata dia.
Bahkan, kata Jokowi, sejumlah kementerian belum menyusun Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA).
