Jokowi Sentil Menteri, Ketua DPK PKS: Reshuffle Hak Prerogatif Kok, Kecuali Pak Presiden Takut
Presiden Joko Widodo kembali menyentil kinerja para menteri dalam penanganan Covid-19, saat rapat di Istana Merdeka , Jakarta, Senin (3/8/2020).
lihat foto
Menurut dia, hal itu menunjukkan belum ada perencanaan mengenai anggaran yang dimiliki kementeriam tersebut.
• Terekam Kamera Tunjukkan Kemaluan dan Masturbasi Sambil Lihat Anak-anak, Pria Ini Dicari Polisi
• Buka Prostitusi Sekali Kencan Rp 500 Ribu, 11 Wanita dan 3 Pria Digerebek di Indekos Saat Mesum
• Kabar Duka Cornelis Lay Meninggal Dunia, Guru Besar Fisipol UGM Berpulang
Kendati demikian, Jokowi tidak menyebutkan kementerian atau lembaga mana yang belum menyusun DIPA.
"Hati-hati ini, yang belum ada DIPA-nya saja gede sekali, 40 persen. DIPA-nya belum ada. DIPA saja belum ada, gimana mau realisasi?" tutur Presiden.
Jokowi pun mengatakan, untuk saat ini penyerapan terbesar anggaran stimulus Covid-19 disalurkan untuk perlindungan sosial dan program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Penyerapan yang paling gede di perlindungan sosial 38 persen, kemudian program UMKM 25 persen," kata Jokowi.
• Dua Ledakan Besar Guncang Ibukota Lebanon, 73 Orang Tewas dan Ribuan Lainnya Terluka
• Klaim Temukan Obat Covid-19, Rektor IPB Arif Satria Bantah Keras Punya Alumnus Hadi Pranoto
• Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di Tiga Pilkada, Menurut Peneliti Ini Penyebabnya
Menurut Jokowi, hal ini memperlihatkan bahwa para pembantunya masih belum memperlihatkan kinerja yang tanggap akan krisis.
"Artinya apa? Di kementerian, di lembaga aura krisisnya betul-betul belum, ya belum masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian," ujar dia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ketua DPP PKS: Reshuffle itu Hak Prerogatif, Kecuali Presiden Takut"
