Breaking News:

Pedagang di Pasar Positif Corona

Pemkot Jambi Segera Salurkan Bantuan Jaring Pengaman Sosial Tahap Empat

Fasha juga menjelaskan bahwa Kota Jambi merupakan yang pertama di Indonesia, yang memberlakukan relaksasi di masa new normal.

Penulis: Miftahul Jannah | Editor: Teguh Suprayitno
Tribunjambi/Miftahul Jannah
Wali Kota Jambi, Syarif Fasha. 

TRIBUNJAMBI COM.JAMBI - Wali Kota Jambi, Syarif Fasha kembali melaksanakan seminar webinar dengan Tema "Kebijakan Implementasi Kebijakan Social Safety Net (Jaring Pengaman Sosial) Serta Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial Dalam Penanganan Covid 19" yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Kemendagri RI, dan Pemerintah Kota Jambi di Percayai menjadi salah satu narasumber dalam seminar tersebut.

Kegiatan tersebut bertempat Griya Mayang Rumah Dinas Walikota Jambi. Rabu (17/6/2020).

Usai melakukan kegiatan tersebut Fasha menjelaskan, bahwa Kemendagri melihat salah satu pemerintah kabupaten Kota yang berhasil dalam proses dan mekanisme dalam penyaluran Jejaring Pengaman Sosial (JPS) yang tidak menemui hambatan dan tanpa gejolak.

"Insyaallah dalam waktu dekat ini, Pemkot akan memberikan lagi dalam tahap keempat bantuan jaring pengaman sosial," kata dia.

Tempat Wisata Kembali Dibuka, Pemkot Jambi Batasi Jumlah Pengunjung

Hukuman Mati, Nasib Tiga Kurir Ganja 231 Kg Tergantung di Pengadilan Tingkat Kasasi

VIDEO Dexamethasone Disebut Bisa Sembuhkan Pasien Covid-19, Begini Penjelasan WHO

Ia juga menyampaikan kepada pusat tentang inovasi-inovasi yang dilaksanakan selama proses penanganan Covid-19, dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Satuan Tugas (satgas) Kota Jambi, maupun Pemerintah Kota Jambi terkait Peraturan Walikota, keputusan, maupun instruksi walikota, serta edaran Walikota.

Fasha juga menjelaskan bahwa Kota Jambi merupakan yang pertama di Indonesia, yang memberlakukan relaksasi di saat kabupaten kota lain baru akan membuat mekanisme formulasi terkait new normal.

"Kita sudah memberikan relaksasi ekonomi sosial ke masyarakat yang mulai diberlakukan per tanggal 1 Juni 2020 yang arahnya untuk ke new normal," tuturnya.

Diketahui bahwa terdapat lima usulan yang diusulkan Pemkot Jambi kepada pemerintah pusat, yakni terkait dengan kebijakan-kebijakan antar Kementerian lembaga.

"Dimana aturan aturan di dalam lembaga tidak sinkron, kami satuan gugus tugas kabupaten kota di daerah ini bingung mau menerapkan yang mana," bebernya.

"Kami menyarankan kepada pemerintah pusat untuk bantuan yang bantuan tersebut, kalau dibilang tidak tepat sasaran itu tidak mungkin. Prinsip membantu yang penting adalah masyarakat diringankan bebannya dan jangan sampai masyarakat tidak dapat sama sekali,"sambunya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved