Breaking News:

Pilkada di Tengah Pandemi Corona, Bawaslu Kota Jambi: Rawan Politik Uang

Bawaslu kota Jambi telah memetakan potensi pelanggaran selama pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi corona.

Ilustrasi politik uang 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Bawaslu Kota Jambi telah memetakan potensi pelanggaran selama pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi corona

Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini di tengah situasi wabah corona. KPU dan Bawaslu di daerah tetap harus melaksanakan tahapan karena sudah disetujui pemerintah Republik Indonesia dan DPR RI bersama KPU dan Bawaslu pusat. Pada tanggal 15 Juni lalu tahapan lanjutan telah resmi dilaksanakan kembali.

Setelah resmi dilaksanakan kembali tahapan pilkada serentak tersebut. Pihak Bawaslu pun aktif melaksanakan tugasnya.

Ari Juniarman, ketua Bawaslu Kota Jambi mengatakan, bila mereka siap mengawal dan mengawasi pelaksanaan tahapan sesuai aturan. Selain itu dirinya juga mengatakan akan menggambarkan potensi pelanggaran yang mungkin terjadi.

BREAKING NEWS Pedagang Pasar di Sarolangun Positif Corona

Dua Hari Hilang Tersesat, Petani Ini Selamat Setelah Mengikuti Aliran Sungai

Ribut Dana BLT, Ratusan Warga Seling Kembali Demo Kades: Fasilitas Kantor Desa Hancur

"Kami coba menemukan potensi pelanggaran yang bisa terjadi dari pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 ini,"ujar Ari Juniarman SH MH, Rabu (17/6/2020).

Dikatakan Ari Juniarman bahwa potensi terbesar yang mungkin terjadi yakni politik uang. Hal itu sangat dimungkinkan karena kondisi perekonomian masyarakat yang terdampak langsung oleh wabah corona.

"Di tengah tekanan ekonomi karena wabah ini, potensi politik uang untuk mendapatkan dukungan masyarakat sangat potensial sekali terjadi. Karena masyarakat kita memang sangat membutuhkan itu,"ucap Ari.

Bahkan Ari memperkirakan jenis politik uang ini akan dilakukan dalam berbagai bentuk. Tujuannya untuk meminimalkan pemberian uang tunai secara langsung.

"Kami akan mengawasi pemberian bantuan atau sejenisnya yang tidak sesuai aturan,"ucap Ari.

Potensi lain yang juga besar terjadi adalah penyebaran berita hoaks dan saling serang di media sosial.

"Kita dibatasi untuk tatap muka langsung dalam jumlah besar. Maka cara lain menarik simpati dengan memanfaatkan media sosial. Potensi perkembangan berita hoaks juga akan cukup besar," katanya lagi.

Maka dari itu, pihak Bawaslu sendiri diakuinya harus benar-benar jeli dan berusaha sedini mungkin agar potensi itu bisa diantisipasi. (Hendri Dunan Naris)

Penulis: dunan
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved