PANGKALAN Militer TNI akan Berada di Pulau Kalimantan, Jokowi Minta Menhan Prabowo Lakukan Hal Ini

TRIBUNJAMBI.COM, PALEMBANG - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, dalam rencana pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur, penempatan satuan TNI dan pangkalan militer akan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara Pulau Kalimantan.

Hadi mengatakan, penempatan pangkalan TNI berada di wilayah yang sama dengan Istana Kepresidenan, gedung MPR/DPR, serta gedung kementerian dan lembaga lainnya.

"Konsep penempatan satuan-satuan TNI dan pangkalan militerlainnya berada di Penajam Paser Utara. Bersama Istana Presiden, gedung MPR/DPR, kementerian, lembaga negara, dan gedung kedutaan negara sahabat," kata Hadi dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

• Pemkab Batanghari Belum Cabut Status Tanggap Darurat Karhutla, Meski Batanghari Sudah Diguyur Hujan

• SEPULUH Cara Eksekusi Mati Paling Kejam di Dunia, No 5 Dimasukan Kandang Hewan Buas: Begini Kisahnya

• PENJELASAN Puslabfor Polri Soal Penyebab Septic Tank Meledak Sehingga Tewaskan Petugas Sedot WC

Oleh karena itu, dibutuhkan pengamanan penuh di lokasi ibu kota baru dari serangan musuh, baik di darat, laut, maupun udara.

Ia mengatakan, pembangunan sistem pertahanan itu meliputi penangkalan serangan rudal, pesawat udara musuh, roket, infiltran, sabotase siber, serta ancaman chemical biology, nuclear, dan explosive.

"Serta memiliki jalur pendekatan dalam mobilisasi kekuatan militer baik aspek darat, laut, maupun udara sebagai persiapan rencana kontijensi dan rute evakuasi VVIP," pungkasnya.

• Download Lagu MP3 Dangdut Koplo Nella Kharisma Terbaik 2019

• Dalam Kondisi Hamil, Deli Ngaku Cuma Dapat Makan 2 Kali, Keluhan Saat Ditahan di Polda Jambi

• Masih Ingat Anjasmara dan Dian Nitami? Anjas Kenang Momen Menyakitkan Saat Mendekati Calon Mertua

Permintaan Jokowi ke Prabowo

Presiden Joko Widodo mengingatkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memanfaatkan belanja di bidang pertahanan untuk memacu industrialisasi industri-industri strategis di dalam negeri.

Presiden meminta Menhan agar meminimalisasi impor.

"Sedapat mungkin jangan sampai kita impor semuanya, tetapi anggaran yang ada harus dimanfaatkan untuk pengembangan industri strategis dari hulu sampai ke hilir," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

• Inspirasi Pemulung Paidi Jadi Pengusaha Porang Beromzet Miliaran, Begini Cara Tanam Porang

• 2 Pekan Operasi Zebra 2019, Satlantas Polres Batanghari Keluarkan Tilang 1.384 untuk Pengendara

• RATUSAN Bangkai Babi Mengapung di Sungai, Keluarkan Aroma Menyengat Kondisinya

Rapat ini mengambil topik: penyampaian program dan kegiatan di bidang politik, hukum, dan keamanan. 

Jokowi juga ingin belanja pertahanan bisa memenuhi minimum essential force atau kebutuhan pokok minimum yang sudah ditargetkan.

Jokowi juga meminta Prabowo untuk memperkuat kerja sama Kemenhan dengan BUMN hingga swasta.

"Kerja sama dengan BUMN, kerja sama dengan swasta terus dilakukan, bahkan kita ingin agar produk-produk (pertahanan) yang ada itu bisa kita ekspor," kata dia.

• Bupati Cek Endra Segera Rotasi Pejabat Eselon III dan IV, Termasuk Jabatan Camat yang Sudah Lama

• Ambil Tilang di Kejaksaan Negeri Jambi Cukup 1 Menit

• Siapa Sebenarnya Indadari?Mantan Istri Caisar yang Dirikan Niqab Squad Tampil di ILC TV One!

Ditemui wartawan seusai rapat, Prabowo menyatakan belum ada arahan spesifik yang diberikan kepadanya.