Dewan Tolak Pembangunan Fly Over, Pinto Ingin Dana Rp198 M Dialihkan untuk Bangun Jalan Aspal Karet

Dewan Tolak Pembangunan Fly Over, Pinto Ingin Dana Rp198 M Dialihkan untuk Bangun Jalan Aspal Karet

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pinto Jayanegara, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Golkar ingin anggaran pembangunan fly over bisa alihkan untuk belanja langsung bila batal dianggarkan.

Rencana pemerintah Provinsi Jambi untuk pembangunan fly over di Tugu Juang Sipin hingga Simpang Mayang masih menjadi pembahasan di DPRD Provinsi Jambi. Hal itu tergambar dalam pandangan fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Jambi menanggapi rencana kerja dan anggaran 2020 mendatang.

"Bila nanti rencana pembangunan fly over tersebut batal. Maka kita harapkan bisa dialokasikan untuk belanja langsung yang manfaatnya bisa langsung dinikmati masyarakat," ungkap Pinto Jayanegara, Senin (28/10/2019).

Wakil ketua DPRD Provinsi Jambi yang maju dari dapil Merangin-Sarolangun ini mengungkapkan bahwa dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembangunan jalan di wilayah Merangin-Sarolangun. Khususnya untuk jalan percontohan yang menggunakan aspal karet.

"Anggaran fly over tersebut mencapai Rp198,5 miliar. Bila dibangun jalan di daerah Merangin dengan aspal karet akan sangat berdampak bagi masyarakat," ungkap Pinto.

• Dewan Tolak Rencana Pembangunan Fly Over Simpang Mayang, Pemprov Jambi Terus Cari Cara

• Pejabat Kemenag Jambi Jadi Tersangka, Pembangunan Asrama Haji Rugikan Negara Rp 11 Miliar

• 7 Tersangka Dugaan Korupsi Asrama Haji Diserahkan ke Kejati Jambi Pejabat Kemenag Pakai Rompi Orange

Bila itu bisa direalisasikan, maka dirinya berharap agar karet yang digunakan untuk menjadi aspal nantinya bisa menyerap hasil karet petani di daerah setempat. Sehingga masyarakat petani karet di wilayah Merangin-Sarolangun juga terbantu perekonomiannya.

Pinto menilai bahwa pembangunan jalan aspal karet akan sangat membantu petani di daerah. Sebab, masyarakat Jambi umumnya masih banyak yang bekerja sebagai petani karet. Sehingga hal itu akan sangat membantu menaikan harga karet di tingkat petani.

Selain itu, Pinto juga menjelaskan bahwa fraksi Golkar sendiri dalam pandangan umumnya meminta penjelasan terkait kesiapan dan kajian yang telah dilakukan dinas PUPR tentang rencana pembangunan fly over.

Sehingga ada jaminan bahwa pembangunan tersebut bisa berjalan tepat waktu tahun 2020 mendatang.

"Apakah pembebasan lahan telah selesai dilakukan, seperti apa hasil kajian rekayasa lalu lintas saat pembangunan berlangsung dan pasca pembangunan," kata Pinto.

Bukan itu saja, terkait pembangunan fly over tersebut fraksi Golkar juga meminta Dinas PUPR dapat memberikan garansi.

"Kami berharap dinas PUPR dapat memberikan garansi bahwa pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan pada tahun 2020 dengan maksimal. Jika tidak, lebih baik anggaran tersebut dialihkan kepada belanja langsung yang manfaatnya dapat dinikmati langsung oleh masyarakat," katanya. (Hendri Dunan Naris)