Dewan Tolak Rencana Pembangunan Fly Over Simpang Mayang, Pemprov Jambi Terus Cari Cara

Dewan Tolak Rencana Pembangunan Fly Over Simpang Mayang, Pemprov Jambi Terus Cari Cara

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Rencana pembangunan fly over Simpang Mayang Kota Jambi sepertinya bakal terjanggal di DPRD Provinsi Jambi. Pasalnya fraksi Parpol di DPRD rata-rata menolak dan meminta Gubernur Jambi menunda pembangunan yang direncanakan tahun depan tersebut.

Kendati demikian Pemprov Jambi masih akan mengupayakannya dan mencari jalan tengah atas masalah pembagunan fly over tersebut.

Penolakan dari DPRD itu disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi beragenda penyampaian pandangan fraksi tentang RAPBD tahun 2020, yang digelar Rabu (23/10) kemarin.

Seperti disampaikan juru bicara fraksi Gerindra, Hakiman. Menurut Fraksi Gerindra keberadaan fly over tersebut memang sudah sangat dibutuhkan, namun ditengah defisit anggaran yang sangat besar pada tahun 2019 dan 2020, kiranya perlu pertimbangan mendalam terkait rencana pembangunan tersebut di tahun 2020.

• 8 Cabor Amankan Atlet Jambi di PON XX Papua

• Belum Ada Lawan, Charta Politika Sebut Petahan Masih Calon Terkuat di Pilkada Tanjab Timur 2020

• CPNS 2019 di Muarojambi Tak Dibuka untuk Guru, Honorer Kecewa Sudah Belasan Tahun Mengajar

Hal senada juga diungkapkan oleh Fraksi Golkar yang disampaikan oleh M Juber selaku juru bicara sekaligus ketua Fraksi. Berdadarkan hasil kajian atas RKA Dinas PUPR terkait fly over Simpang Mayang dengan total anggaran Rp 198,5 Miliar ini, Fraksi Golkar meminta pembangunan fly over tersebut untuk dibatalkan.

Yang menjadi pertimbangan Golkar meminta pembatalan tersebut adalah, belum ada konsep rekayasa lalu lintas yang jelas saat proses pembangunan tersebut dijalankan. Kedua, waktu kerja 12 bulan hanya bisa efektif dilakukan pada malam hari, dikarenakan mobilitas yang terbatas pada siang hari.

Ketiga, Pemprov Jambi belum biaya untuk pemindahan instalasi listrik. Selain membutuhkan tambahan biaya, proses pemindahan instalasi tersebut juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ini menambah panjang waktu pekerjaan pembangunan fly over. Keempat, anggaran Rp 198,5 miliar tersebut sudah termasuk di dalam pengadaan aksesoris, ini tentu akan menambah lagi waktu pengerjaan. Selanjutnya proses pembebasan lahan juga belum selesai, khususnya di kawasan Simpang Mayang.

"Kami menyarankan pekerjaan ini untuk kembali dianggarkan pada APBD yang akan datang dengan pola pembiayaan multiyears. Menurut hemat kami, lebih berdaya guna jika anggaran itu dialihkan untuk program peningkatan status jalan Mantap Provinsi," kata Juber.

Penolakan pembangunan fly over juga disampaikan Fraksi PAN dan Nasdem serta Hanura.

Sementara itu Sekda Provinsi Jambi M. Dianto ketika dikonfirmasi mengatakan memang ada sejumlah fraksi yang memina penundaan pembangunan fly over. Dianto mengatakan, defisit anggaran tahun 2019 dan 2020 mendatang menjadi pertimbangan fraksi-fraksi menolak. Dia menyebutkan, jika anggaran defisiti, maka tidak tertutup kemungkinan pembangunan akan dibatalkan.

“Kalau itu defisit, silakan dibatalkan. Ini disesuaikan dengan anggaran yang ada,” katanya.

Namun, lanjut Dianto, baru-baru ini ada dana dari pusat yang belum dihitung. Dana ini, bisa dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran yang terjadi. Dia berharap pihak Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) segera menyampaikan bahwa ada dana talangan yang baru masuk. Dana ini, disebutkannya bisa mengakomodir untuk kepentingan pembangunan lainnya.

• Warga Simpang Tiga Sungai Penuh Protes Tolak Hasil Pilkades, Tuding Panitia Curang

• Jadi Inspektur Upacara Sumpah Pemuda, Kapolres Bungo Sampaikan Pesan Menpora

• CATAT, Ini Jadwal Pendaftaran hingga Pengumuman CPNS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi

“Memang ketika paripurna itu disebutkan masih banyak infrastruktur di daerah yang perlu diperbaiki, kenapa di Kota Jambi sudah mau dibangun fly over. Makanya kita akan cari jalan tengahnya bersama DPRD. Kalau memang manfaatnya kurang, kenapa harus dibangun, kita cari solusinya,” katanya.

Pihaknya mengakui masih akan mengupayakan agar pembangunan itu terlaksana. Mengingat fly over memang telah menjadi prioritas pembangunan Pemprov Jambi sejak beberapa tahun lalu. Namun, karena ada permasalahan dan menjadi poin dalam pemeriksaan KPK beberapa waktu lalu, maka tahun 2018 rencana pembangunan itu dibatalkan.