Harga Karet Anjlok

Usman Ermulan Sebut Tata Niaga Karet Terlalu Panjang: Mestinya Harga Bisa di Atas Rp 10 Ribu per Kg

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- Petani karet di Provinsi Jambi saat ini mengeluhkan harga karet yang belum menggembirakan. I

Usman Ermulan Sebut Tata Niaga Karet Terlalu Panjang:  Mestinya Harga Bisa di Atas Rp 10 Ribu per Kg
Tribun Jambi/Mareza
Ketua HKTI Provinsi Jambi, Usman Ermulan 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- Petani karet di Provinsi Jambi saat ini mengeluhkan harga karet yang belum menggembirakan.

Ironisnya ada sejumlah petani karet yang merelakan lahan karetnya menjadi lahan penambangan emas tanpa izin (PETI).

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Jambi, Usman Ermulan tidak menampik kondisi harga karet di Jambi terus anjlok dan belum memihak ke petani.

Baca: Nobar Live Streaming Jerman vs Argentina Dini Hari Ini di TV Online Mola TV Kamis Pkl 01.45 WIB

Baca: Bocah 11 Bulan di Sarolangun Menderita Penyakit Aneh, Kondisinya Melemah Karena Tak Ada Biaya

Baca: Sudah 5 Hari Menghilang, Putri Lumentut Sempat Main dengan Temannya dan Dicari hingga ke Selokan

 

Dirinya menyebutkan bahwa harga karet yang diterima petani saat ini tidak lebih Rp 6.500 perkilogram.

Harga tersebut memiliki perbedaan cukup signifikan hingga 160 persen dari harga ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan KK 100 persen.

"Harga yang dikeluarkan pemerintah jauh selisih yang diterima petani. Butuh peran pemerintah mengatasinya, meski kadar karet petani tidak KK 100 persen tetapi ada upaya dilakukan. Minimal kita bisa mengatasi selisih harga 80 persen, artinya harga ada di atas Rp 10 ribu perkilo yang diterima petani," sebut Usman Ermulan, Rabu (9/10).

Baca: Tiga Pegawai AirAsia Kepergok Memasukkan Barang Ini ke Dalam Pesawat Rute Bali-Singapura

Baca: Korban Alami Luka Bakar, Dua Rumah di Sungai Rusak Berat Akibat Terbakar

Baca: Titik Api Nihil, Sarolangun Masih Siaga Darurat Karhutla

 

Menurutnya, ada beberapa hal yang menyebabkan selisih harga cukup tinggi, di antaranya tataniaga karet terlalu panjang.

Seperti banyaknya mata rantai yang bermain, rendahnya kualitas karet petani, kurangnya sosialisasi dan pengawasan dari pemerintah terhadap kualitas karet serta minimnya unit pengelolaan dan pemasaran karet yang disupport oleh pemerintah.

"Tata niaganya kita atur dengan mengurangi mata rantainya. Ke depannya kita perbanyak UPPB (Unit Pengelolaan dan Pemasaran Bersama) di setiap daerah, melalui itu masyarakat akan menjual hasil karetnya, dan tidak lagi melalui mata rantai lalu ke pabrik. Seolah-olah ada aturan petani dilarang menjual ke pabrik itu tidak ada, hanya akal-akalan mata rantai saja," bebernya.

Baca: Oknum Kades di Merangin Ditangkap Polisi karena Tertangkap Main Judi

Baca: Perut Vanesha Bocah Asal Sarolangun Ini Semakin Membesar, Terpaksa Hanya Gunakan Obat Kampung  

Baca: Ditemukan 150 Sumur Minyak Ilegal di Sarolangun, Lingkungan Sekitar Sudah Tercemar Minyak Mentah

 

Kemudian, disamping itu langkah berikutnya untuk mendorong terjadinya peningkatan harga komoditi karet harus adanya hilirisasi. Di antaranya menggunakan aspal berbahan baku karet dan membangun pabrik vulkanisir.

"Kita jangan hanya ketergantungan pada pabrik crumb rubber saja, bagaimana kita membangun hilirisasi karet," tukasnya.

Karena dia tidak ingin ke depannya transaksi ekonomi di Jambi menjadi lesu dengan anjloknya harga karet, menurut mantan anggota DPR RI ini, anjlok harga komoditi tersebut akan berimbas kepada semua bisnis.

Baca: Asad Isma Mita Masyarakat Selektif Dalam Memilih, Ada Bakal Cagub Berpotensi Tersandung Kasus Hukum

Baca: Tersangka Pembakaran Hutan di Konsesi PT REKI Bertambah, Polres Batanghari Ungkap Komplotan Perambah

Baca: Muaro Jambi Masih Kebakaran, Petugas Kesulitan Padamkan Api di Konsesi PT PDI

 

Makanya, dia menegaskan harus ada peran dan solusi jitu untuk mengatasinya meski harga tersebut dipengaruhi oleh pasaran internasional. (zah)

Penulis: awang
Editor: ridwan
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved