Supir Angkot di Jambi Dilarang Makan dan Merokok Saat Mengemudi

Dishub Kota Jambi meminta para supir angkutan kota bisa menjadi contoh ke penumpang.

Supir Angkot di Jambi Dilarang Makan dan Merokok Saat Mengemudi
Tribunjambi/Rohmayana
Dishub Kota Jambi menggelar sosialisasi peraturan Wali Kota nomor 42 tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan perkotaan di Kota Jambi. 

Supir Angkot di Jambi Dilarang Makan dan Merokok Saat Mengemudi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- Guna menyediakan transportasi angkutan perkotaan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dishub Kota Jambi menggelar sosialisasi peraturan Wali Kota nomor 42 tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan perkotaan di Kota Jambi berbasis SPM, di Ruang Pola Kantor Walikota Jambi, Rabu (9/10).

Sosialisasi tersebut dihadiri para pelaku usaha angkutan kota, organda, Dinas PUPR Kota Jambi, dan para sopir yang selama ini terlibat dalam angkutan perkotaan.

Dikatakan Kepala Dishub Kota Jambi Saleh Ridho bahwa Perwal ini dibuat didasarkan atas kurangnya minat masyarakat dengan angkutan kota yang ada.

“Sehingga Pemkot Jambi ingin membuat regulasi ini, dan dapat melayani masyarakat sesuai dengan SPM. Dimulai dari standar pengoperasian, standar keselamatan dan standar pelaporan,” kata Saleh Ridho.

Baca: Ditemukan 150 Sumur Minyak Ilegal di Sarolangun, Lingkungan Sekitar Sudah Tercemar Minyak Mentah

Baca: Bocah 11 Bulan di Sarolangun Menderita Penyakit Aneh, Kondisinya Melemah Karena Tak Ada Biaya

Baca: Lagi Berjudi di Warung Kopi, Kades di Pamenang Merangin Dibekuk Polisi, Ini Identitasnya

Sehingga pihaknya meminta agar semua pihak mendukung adanya perwal mengenai angkutan kota yang sesuai dengan SPM. Sementara untuk kendaraan angkutan kota yang belum sesuai dengan SPM akan diberi waktu setahun.

“Tapi ingin kita mulai dari hal yang kecil. Misalnya dari sisi pengoperasian, sopir harus memiliki identitas, seragam dan tidak boleh makan dan merokok di dalam angkutan,” katanya.

Para sopir diharapkan mampu menjadi contoh ke penumpang. Bahkan dalam waktu dekat pihaknya akan menguji semua kendaraan angkutan kota.

“Kalau memang setelah diuji tidak sesuai dengan uji kelayakan maka izinnya tidak akan diperpanjang lagi,” sebutnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menanggapi bahwa pihaknya sudah mengumpulkan pelaku usaha, sopir angkutan umum, Ditlantas Polresta Jambi, Dishub Provinsi Jambi guna mensosialisasikan perwal mengenai angkutan kota terbaik ke masyarakat Kota Jambi.

“Sekarang yang diinginkan masyarakat angkutan kota dengan sistem yang aman, nyaman, dan berbasis aplikasi. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman maka kita akan tergerus,” sebutnya.

Pemkot Jambi juga akan melakukan peremajaan angkutan kota di Jambi secara bertahap. Sehingga dapat mengimbangi dengan investasi yang sudah masuk ke Jambi.

Baca: MTQ ke 50 Kota Jambi, Pemkot Hadirkan Dewan Hakim Tingkat Internasional

Baca: Usman Ermulan Sebut Tata Niaga Karet Terlalu Panjang: Mestinya Harga Bisa di Atas Rp 10 Ribu per Kg

Baca: Tersangka Pembakaran Hutan di Konsesi PT REKI Bertambah, Polres Batanghari Ungkap Komplotan Perambah

“Kalau kita tidak melakukan perubahan maka akan habis angkutan kota di Jambi. Sudah terbukti dari 1300 angkutan kota yang ada, saat ini yang hanya beroperasi tinggal 200 angkutan saja,” sebutnya.

Menurutnya Perwal ini juga seiring dengan Pemkot Jambi akan melaunching Bus Rapid Transit (BRT) dalam waktu dekat. “Tapi tetap semua sopir angkot akan kita rangkul,” katanya. (Rohmayana)

Penulis: Rohmayana
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved