Saat Debat Panas di ILC dengan Yasonna Laoly, Karni Ilyas 2 Kali Beri Imbauan ke Ketua BEM UI & UGM

Saat Debat Panas di ILC dengan Yasonna Laoly, Karni Ilyas 2 Kali Beri Imbauan ke Ketua BEM UI & UGM

TRIBUNJAMBI.COM - Program 'Indonesia Lawyers Club' (ILC) kemarin membahas polemik mengenai RUU KUHP dan KPK yang sedang ramai.

Dalam acara yang sedang berlangsung, pembawa acara 'Indonesia Lawyers Club' Karni Ilyas sempat memberikan imbauan kepada dua Ketua BEM universitas terkenal di Indonesia.

Dua ketua BEM itu antara lain Manik Marganaputra (Universitas Indonesia) dan Atiatul Muqtadir alias Fatur (Universitas Gadjah Mada).

Imbauan Karni Ilyas itu terjadi saat kedua mahasiswa tersebut tengah berdebat dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

Baca: Jawaban Ketua BEM UI Soal RKUHP di ILC Bikin Karni Ilyas Berkerut dan Menyanggah, Pasal Mana?

Baca: ILC Angkat Tema Kontroversi RKUHP, Ketua BEM UGM Atiatul Muqtadir Negara Kita Tidak Baik-baik Saja

Baca: Sikap Karni Ilyas Soal Jawaban Ketua BEM UI Tentang RKUHP di ILC: Kalian Ini Sudah Pelajari Belum?

Namun, Yasonna mengatakan jika masih terjadi lagi terdapat perdebatan, ia menduga ada motif lain di balik gelombang protes menolak RKUHP.

"Jadi saya kira Bang Karni tidak banyak-banyak saya mau menyampaikan atas nama pemerintah kita sudah mengambil keputusan dengan senang hati dengan legowo."

"Kalau masih ada upaya untuk mengatakan ini dengan suatu gerakan, i question the motif, i question the motif (saya mempertanyakan motif)," ujar Yasonna dikutip TribunWow.com dari channel YouTube Indonesia Lawyers Club pada Rabu (25/9/2019).

Kemudian, Yasonna membeberkan cara jika ada pihak yang akan menolak RKUHP.

Baca: Kasus Ayah yang Cabuli 2 Anaknya yang Masih di Bawah Umur, di Muarojambi, Dilimpahkan ke Kejaksaan

Baca: Khawatir Suaminya tak kunjung Pulang, Ternyata Malah Ditemukan Tewas Tergantung di Kebun Karet

Baca: Ombudsman Jambi Temukan 14 Kamar Tidak Layak Pakai di RSUD Raden Mattaher, Ini Langkah Ombudsman

Baca: KPU RI Lounching Pilkada Serentak, Daerah yang Gelar Pemilu Harus Selesaikan NPHD 1 Oktober

"Tadi Pak Imam Putrasidin misalnya dengan Revisi Undang Undang KPK, kita ini kan negara beradab, berhukum ada mekanisme konstitusional kok," ujarnya.

Namun ia menduga bahwa gerakan massa ada yang menunggangi.