Hari Ini DPR RI Agendakan Rapat Paripurna Bahas Revisi UU KPK, Semua Sudah Sepakat

Lama mengendap di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), wacana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Hari Ini DPR RI Agendakan Rapat Paripurna Bahas Revisi UU KPK, Semua Sudah Sepakat
KOMPAS.COM
Revisi UU KPK 

JAMBI, TRIBUNJAMBI.COM- Lama mengendap di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), wacana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( UU KPK) kembali muncul.

Tiba-tiba saja DPR mengagendakan rapat paripurna pada Kamis (5/9/2019) untuk membahas usulan Badan Legislasi (Baleg) atas revisi UU KPK.

Sejak wacana ini menjadi polemik, Baleg tidak pernah mempublikasikan rapat pembahasan draf rancangan undang-undang.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Masinton Pasaribu mengatakan, rencana revisi UU KPK memang sudah menjadi pembahasan sejak 2017.

Menurut dia, semua fraksi di DPR dan pemerintah sepakat akan rencana itu.

"Ya itu kan sudah lama ada di Baleg. Pemerintah dan DPR kan sudah 2017 lalu menyepakati untuk dilakukan revisi terbatas terhadap UU KPK itu," ujar Masinton saat dihubungi, Rabu (4/9/2019).

Baca: Valentino Rossi Diminta Pensiun dari MotoGP, Begini Katanya, Sadar Diri Jadi Pebalap Paling Senior

Baca: Video Seteru dengan Nikita Mirzani Jadi Trending, Elza Syarief Beber Pendapatan Hotman Paris

Baca: Jadwal Live Streaming Timnas Indonesia vs Malaysia Siaran Langsung TVRI, Mola TV Link Nonton di HP

Masinton mengatakan, poin revisi UU KPK saat ini tidak jauh berbeda dengan draf pada 2017 lalu.

Perubahan menyangkut beberapa hal, antara lain terkait penyadapan, keberadaan dewan pengawas, kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3), dan status kepegawaian KPK.

Poin perubahan ini juga tidak jauh berbeda dengan rekomendasi Panitia Angket DPR RI tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Hak Angket KPK) terkait hasil penyelidikan terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yang diumumkan pada 2018.

"Revisi terkait dengan penyadapan, dewan pengawas, kewenangan SP3 dan tentang pegawai KPK," kata Masinton.

Halaman
1234
Editor: rida
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved