Pilpres 2019

Kenapa 1 Hakim MK Dijaga 5 Polisi Sebelum Sidang Sengketa Pilpres 2019, Sosok Ini Ngaku Diteror

Kenapa 1 Hakim MK Dijaga 5 Polisi Sebelum Sidang Sengketa Pilpres 2019, Sosok Ini Ngaku Diteror

Kenapa 1 Hakim MK Dijaga 5 Polisi Sebelum Sidang Sengketa Pilpres 2019, Sosok Ini Ngaku Diteror
Tribun Jateng
Inilah Sembilan Hakim MK dan Jadwal Sidang Gugatan Hasil Pilpres 2019 

Kenapa 1 Hakim MK Dijaga 5 Polisi Sebelum Sidang Sengketa Pilpres 2019, Sosok Ini Ngaku Diteror

TRIBUNJAMBI.COM - Terkait perkara sengketa Pilpres 2019, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Hasto Atmojo Suroyo menyatakan ada anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendapat ancaman.

Hasto memastikan ancaman tersebut disampaikan lewat layanan pesan Whatsapp dan sejenisnya, meski tak menyebut siapa sosok hakim dan bentuk ancaman yang diterima, 

"Masih belum tahu, tapi ancaman lewat WA atau apa itu. Intinya ancaman," kata Hasto di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (14/6/2019).

Baca: Nama SBY Disebut oleh Tim Kuasa Hukum 02 di Sidang Perdana MK, Pernyataan Ini Dipakai Jadi Bukti

Baca: Bambang Widjojanto Tegas Minta Lembaga Berwenang untuk Berhentikan Semua Komisioner KPU

Baca: Dikira Dapat Prank, Wanita Ini Masukan Orang Gila ke Dalam Rumah, Baim Wong Asli Langsung Bereaksi!

Baca: Polda Jambi Tindak Tegas Pelaku Ilegal Drilling, Cari Solusi Bersama Instansi Terkait

Terkait perkara sengketa Pilpres 2019 Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo menyatakan ada anggota Majelis Hakim MK yang mendapat ancaman.
Terkait perkara sengketa Pilpres 2019 Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo menyatakan ada anggota Majelis Hakim MK yang mendapat ancaman. (Tribun Jakarta/Bima Putra)

Lantaran mendapat informasi adanya anggota Majelis MK yang mendapat ancaman dan kekhawatiran tim kuasa hukum BPN Prabowo-Sandi saksinya diancam.

Pekan depan LPSK bakal menyambangi MK guna berkoordinasi tentang perlindungan bagi pihak yang mendapat ancaman karena terlibat dalam perkara sengketa Pilpres 2019.

Koordinasi dilakukan karena LPSK pada dasarnya berkutat di ranah hukum pidana, bukan hukum ketatanegaraan seperti kasus sengketa Pilpres yang bergulir sekarang.

"Itu tadi saya katakan, ancaman kepada hakim dan sebagainya. Oleh karena itu kami berinisiatif untuk minggu depan kami akan bertemu dengan pimpinan MK untuk membicarakan persoalan semacam ini," ujarnya.

Menurutnya, upaya koordinasi yang dilakukan LPSK dengan MK dalam kasus sengketa Pilpres 2019 merupakan terobosan karena kewenangan LPSK sudah diatur UU.

Seperti yang diketahui, pihak kepolisian demi memastikan keamanan jalannya persidangan, pihak kepolisian telah menyiapkan skema pengamanan khusus untuk para hakim konstitusi.

Halaman
123
Editor: ekoprasetyo
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved