Dinilai Kriminalisasi Lukas Enembe, Masyarakat Adat Papua Jatuhkan Denda Rp 10 Triliun ke KPK
Masyarakat adat Papua menjatuhkan sanksi terhadap KPK berupa denda adat kepada KPK sebesar Rp 10 Triliun
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM- Masyarakat adat Papua menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya melakukan kriminalisasi dan pembunuhan karakter terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dan jajaran.
Masyarakat adat Papua yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu Bela Papua bahkan telah menjatuhkan sanksi terhadap KPK berupa denda adat kepada sebesar Rp 10 Triliun.
KPK dinilai oleh masyarakat adat Papua telah berupaya melakukan kriminalisasi dan pembunuhan karakter terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dan jajarannya.
Pembunuhan karakter itu dilakukan pegawai KPK dalam peristiwa di Hotel Borobodur, Sabtu (2/2/2019) lalu.
Peristiwa itu berujung pelaporan dugaan pengeroyokan pegawai KPK oleh pegawai Pemprov Papua.
Baca: Sudjiwo Tedjo Samakan Debat Capres dengan Lukisan Abstrak Di dalam Lukisan Tak Menjelaskan Apa-apa
Baca: Siapkan Waktu Anda, Datang ke Festival Menyumbun untuk Cari Kerang Laut di Pesisir Tanjab Timur
Baca: Unggah Foto Wasit,Wakil Satgas Antimafia Bola Krishna Murti, Dituding Sudutkan Persija Jakarta
Saat itu penyelidik KPK berupaya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dan jajarannya, yang sedang menggelar rapat evaluasi anggaran bersama DPRD Papua dan Kemendagri.
Namun OTT yang dilakukan penyelidik KPK tanpa bukti permulaan yang cukup itu gagal.
Hingga berujung pelaporan adanya pengeroyokan terhadap penyelidik KPK di sana oleh pegawai Pemprov Papua ke Polda Metro Jaya.
Karena pelaporan itu, Pemprov Papua melaporkan balik KPK atas dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik sesuai UU ITE.
Kuasa Hukum Pemprov Papua Sfefanus Roy Rening mengatakan putusan denda adat Rp 10 Triliun kepada KPK ini ditandai dengan unjuk rasa dan demo oleh seribuan masyarakat adat Papua di depan Kantor Gubernur Papua, Rabu (13/2/2019) lalu.
Mereka memprotes upaya kriminalisasi Gubernur Papua oleh KPK yang juga dianggap sebagai upaya pembunuhan karakter terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe.
Karenanya masyarakat adat berunjuk rasa sebagai bentuk dukungan terhadap Gubernur Papua, yang dinilai telah menjadi korban kesewenang-wenangan KPK.
"KPK dianggap telah mempermalukan Gubernur Papua Lukas Enembe yang merupakan salah satu kepala suku besar di wilayah hukum adat Papua," kata Roy.
"Masyarakat adat Papua marah karena harkat, martabat, dan wibawa pemimpin mereka telah direndahkan oleh KPK," imbuh Roy kepada Warta Kota, Minggu (17/2/2019).
Baca: Ratusan Orang Warga Seleman Padati Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Kasus Pembakaran Rumah
Baca: Penasihat Hukum Meriyah dan Jaksa Saling Bantah di Depan Hakim, Kasus Anggaran PAUD
Baca: Penelitian Membuktikan Sentuhan Tangan Pasangan Mampu redakan Rasa Sakit
Denda KPK Dari 5 Wilayah Hukum Adat
