Bacakan Pledoi Terdakwa M Madel, PH: Tidak Ada Surat Keputusan Bupati Tahun 2002

Dalam sidang tersebut, terdakwa yang mengenakan baju putih juga turut membacakan nota pembelaan yang dia tulis sendiri.

Bacakan Pledoi Terdakwa M Madel, PH: Tidak Ada Surat Keputusan Bupati Tahun 2002
tribunjambi/mahreza
Terdakwa M Madel, membacakan pledoi di Pengadilan Tipikor Jambi, Kamis (3/1/2019) 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Mareza Sutan A J

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sidang pledoi terdakwa perkara dugaan korupsi dalam pembangunan kompleks perumahan PNS di Kabupaten Sarolangun, M Madel akhirnya digelar. Setelah sempat ditunda, sidang kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi, Kamis (3/1/2019).

Dalam sidang tersebut, terdakwa yang mengenakan baju putih juga turut membacakan nota pembelaan yang dia tulis sendiri.

Menurutnya, pembangunan kompleks perumahan PNS di Sarolangun tersebut bertujuan untuk kemajuan Sarolangun saat itu. Sebab, kata dia, pembangunan tersebut sangat dibutuhkan.

Baca: Viral Pernyataan Prabowo Selang Cuci Darah di RSCM Dipakai 40 Kali, Ternyata Harganya Segini Lho

Baca: Prajurit Kopassus dan Denjaka Ini Karirnya Melejit Setelah Pembebasan MV Sinar Kudus, Jadi Jenderal

"Dalam rangka mendorong pembangunan Sarolangun yang merupakan kabupaten baru saat itu," dia membacakan.

Dilanjutkannya, pembangunan perumahan PNS tersebut juga bertujuan meringankan para pegawai di sana, dengan angsuran yang dibayar selama 15 tahun.

Selain itu, Madel menjelaskan, penetapan harga tanah Rp 5 ribu per meter persegi bukanlah atas kehendaknya.

"Penetapan harga Rp 5 ribu per meter merupakan hasil kesepakatan saat itu, sebagaimana dengan peraturan presiden nomor 55 tahun 1999," tuturnya.

Baca: Tanah Milik Pemkab Merangin Jadi Kebun Sawit Warga, Bupati Minta OPD Mendata dan Tertibkan Aset

Baca: Perkosa Istri Tetangganya, Pria di Palembang Keno Tujah Lalu Tewas, Ini Alasan Pelaku

Lebih lanjut, tim penasihat hukum (PH) terdakwa juga mengatakan, M Madel bekerja sudah berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah ditetapkan.

Menurutnya, dakwaan yang menjerat kliennya dalam pelepasan tanah tidak terbukti di persidangan. Dia menegaskan, sertifikat tanah 01 yang dipersoalkan di persidangan hingga kini masih utuh.

Halaman
12
Penulis: Mareza
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved