Nama Pejabat Ini Disebut-sebut di Persidangan Kasus Perumahan PNS Sarolangun
Belakangan, dia baru mengetahui permasalahan proyek itu berdasarkan hasil penghitungan BPK Perwakilan Provinsi Jambi pada 2014.
Penulis: Mareza Sutan AJ | Editor: Duanto AS
lihat foto
"Pak CE bilang, tidak usah dilanjutkan lagi tahun ini. Setelah itu, saya tidak tahu lagi kelanjutannya. Saya dipindahkan jadi Camat Limun," ujarnya.
Belakangan, dia baru mengetahui permasalahan proyek itu berdasarkan hasil penghitungan BPK Perwakilan Provinsi Jambi pada 2014.
Untuk diketahui, kasus ini menjerat tiga terdakwa, yaitu M Madel selaku mantan Bupati Sarolangun, Joko Susilo selaku mantan
Ketua Koperasi Pemkasa dan Ferry Nursanti selaku rekanan.
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan hasil penghitungan kerugian daerah nomor 2/LHP-PKM/XVIII.JMB/8/2016 tanggal 3 Agustus 2016 dari BPK RI Perwakilan provinsi Jambi tentang Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Daerah atas Pengalihan Hak Atas Tanah Pemerintah Kabupaten Sarolangun kepada Koperasi Pegawai Negeri Pemkasa pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun, tahun anggaran 2005, yang menyatakan telah terjadi kerugian negara sebesar Rp 12.956.240.172.
Ketiga terdakwa mendapat dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) dan dakwaan subsidair Pasal 3, jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kasus ini turut menyeret sejumlah nama. Di antaranya mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun, Hasan Basri Harun (HBH), Ade Lesmana Syuhada.
Diberitakan sebelumnya, kasus perumahan PNS Sarolangun merupakan pembangunan rumah 600 unit sesuai perencanaan. Namun, yang terealisasi hanya 60 rumah.
BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menemukan adanya dugaan korupsi pada pelepasan hak atas aset berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang luasnya 241.870 meter persegi dengan nilai Rp 12,09 miliar.
Sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Edi Pramono akan kembali digelar Senin (22/10/18), masih dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.
Baca: 3 Sumur Minyak Ilegal Hasilkan 70 Drum Per Hari, Lokasi Sumur Desa Pompa Air
Baca: 7 Saksi Beri Keterangan, Paparkan tentang Sertifikat di Kasus Perumahan PNS Sarolangun
Baca: Isi Tausiah KH Raden Syarif Rahmat saat Peringatan HUT Ke-19 Kabupaten Tanjab Timur
