Menkeu Purbaya Blak-blakan Tolak Bayar Utang Whoosh Pakai APBN, Tapi Ikut Arahan Presiden

TRIBUNJAMBI.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan dilema internal pemerintah terkait penyelesaian utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. 

Meskipun secara pribadi enggan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Menkeu memastikan akan tetap mengikuti arahan akhir Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan blak-blakan ini disampaikan Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Menkeu: "Kalau Saya Mending Enggak Bayar..."

Menkeu Purbaya tidak menutupi kecenderungannya untuk tidak membebani APBN dengan utang proyek infrastruktur tersebut.

"Kalau saya mending enggak bayar, tapi itu kan ada kebijakan dari atas, Presiden dan lain-lain, berdiskusi. Tapi, ini belum diputuskan," ujar Purbaya, menekankan bahwa keputusan final berada di tangan pucuk pimpinan negara setelah melalui proses diskusi mendalam.

Saat ini, pembahasan intensif di tingkat pemerintah dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara cenderung mengarah pada pembagian peran untuk menanggung utang Whoosh secara terukur. 

Menkeu Purbaya ingin memastikan peran Kemenkeu tidak merugikan keuangan negara.

Baca juga: Bukan Mark Up Pengadaan Kereta Cepat, KPK Temukan Mark Up Pengadaan Lahan Whoosh

Baca juga: Panas! ICW Tuding KPK Takut Periksa Bobby Nasution, Jubir: Kasus Jalan Sudah Dilimpahkan ke PN

Baca juga: Roy Suryo Cs Tersangka, PSI Klaim Jokowi Orang Biasa Jadi Presiden karena Kejujurannya

"Saya mau lihat, jangan sampai saya rugi-rugi amat. Tapi kita lihat yang terbaik buat keuangan negara,” tambahnya.

Rencana Pembagian Peran

Purbaya menjelaskan, skema pembagian peran yang sedang dibahas adalah Kemenkeu akan menanggung bagian proyek yang bersifat infrastruktur dasar, seperti pembangunan jalan dan rel kereta.

Sementara itu, komponen lain yang bergerak atau sering disebut rolling stock (seperti gerbong dan kereta) akan menjadi tanggung jawab pihak BPI Danantara.

"Kemenkeu bakal menanggung bagian proyek infrastruktur, seperti jalan maupun rel. Sedangkan bagian lain, seperti urusan rolling stock, bukan menjadi tanggungan Kemenkeu... Rolling stock mereka [Danantara] yang menanggung," paparnya, meski menegaskan belum ada kesimpulan akhir.

Presiden Yakin Whoosh Bermanfaat

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, telah mengonfirmasi bahwa Danantara bersama pemerintah akan berbagi peran dalam menangani utang Whoosh.

Langkah ini diambil setelah Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa Whoosh telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan perekonomian.

Sehingga penanganan utang penting untuk menjaga keberlanjutan layanan.

Baca juga:  Presiden Prabowo Tegaskan akan Pikul Penuh Tanggung Jawab Proyek Kereta Cepat Warisan Jokowi

Baca juga: Tahukah Kamu Ada Aturan Khusus Tanda Tangan di Atas Materai? Jangan Sampai Salah, Bisa Tidak Sah!

Nantinya, Danantara akan fokus penuh pada aspek operasional Whoosh agar layanan semakin optimal, efisien, dan menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat. 

Sementara itu, pemerintah akan berperan dalam pengelolaan dan penguatan infrastruktur pendukung jalannya kereta cepat tersebut.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Sinopsis Ipar adalah Maut the Series Episode 14, Tracking GPS hingga Kamera Rahasia

Baca juga: DPRD Jambi Dukung Wacana Kenaikan UMP 2026 demi Kesejahteraan Buruh

Baca juga: Prediksi Skor Brasil vs Senegal, Head-to-Head dan Statistik di Pertandingan Persahabatan

Baca juga: Daftar UMK 2026 di Jambi jika Upah Minimum Provinsi Naik 8,6 Persen